DermayuMagz.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus melakukan langkah konkret dalam memodernisasi tata kelola pemerintahan, salah satunya dengan menghadirkan inovasi SIGAP-ASET. Program ini dirancang sebagai solusi digital untuk menata Barang Milik Daerah (BMD) agar lebih akurat, transparan, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi QR Code.
Implementasi teknologi ini secara resmi disosialisasikan dalam sebuah kegiatan yang berlangsung pada Senin, 16 November 2026. Dalam forum tersebut, Arya Tenggara, S.IP., M.Si., hadir sebagai pemateri utama yang memaparkan teknis dan urgensi penggunaan sistem digital dalam manajemen aset publik.
Transformasi Digital dalam Inventarisasi Aset
Selama ini, pengelolaan aset daerah sering kali terkendala oleh sistem pencatatan konvensional yang rentan terhadap kesalahan manusia maupun kesulitan dalam pelacakan fisik barang. Melalui SIGAP-ASET, setiap aset milik pemerintah akan diberikan identitas digital berupa QR Code unik yang ditempelkan pada fisik barang.
Dalam keterangannya pada Kamis, 19 November 2026, Arya Tenggara menekankan bahwa digitalisasi ini bukan sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan untuk menciptakan efisiensi kerja. Dengan sistem ini, petugas dapat memindai QR Code menggunakan perangkat digital untuk mengakses data aset secara instan, mulai dari riwayat pengadaan hingga kondisi terkini di lapangan.
Keunggulan Sistem Berbasis QR Code
Penerapan metode berbasis QR Code ini membawa beberapa perubahan signifikan dalam operasional administrasi aset daerah, di antaranya:
Dengan sistem yang terstruktur, risiko hilangnya aset atau penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai peruntukannya dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini menjadi langkah preventif yang sangat krusial dalam menjaga kekayaan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Mendorong Akuntabilitas dan Tata Kelola yang Baik
Lebih jauh dari sekadar urusan teknis, SIGAP-ASET menjadi instrumen penting dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Aset daerah sejatinya merupakan kekayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat.
Data yang tercatat secara digital dan akurat akan memberikan landasan kuat bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis. Keputusan tersebut mencakup perencanaan pemeliharaan aset, penilaian efektivitas penggunaan barang, hingga kebutuhan pengadaan barang baru di masa depan.
Arya Tenggara menambahkan bahwa optimalisasi pengelolaan BMD adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan aset publik memberikan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Digitalisasi ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam seluruh sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indramayu.
Langkah ini sekaligus menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melakukan transformasi digital di berbagai lini. Dengan sistem yang lebih praktis, terukur, dan modern, diharapkan pengelolaan kekayaan daerah dapat berjalan lebih tertib, sehingga pelayanan publik pun dapat meningkat seiring dengan optimalnya penggunaan aset yang tersedia.
















