DermayuMagz.com – Polemik terkait desakan mundur terhadap Wakil Bupati Indramayu, H. Syaifudin, kini memasuki babak baru setelah tim kuasa hukum memberikan tanggapan resmi. Desakan yang muncul dari berbagai elemen masyarakat tersebut merupakan respons atas status tersangka yang disematkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat kepada Syaifudin dalam sebuah perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Ruslandi, SH, selaku kuasa hukum Syaifudin, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada landasan hukum yang mewajibkan kliennya untuk melepaskan jabatan Wakil Bupati. Menurutnya, status tersangka yang tengah disandang kliennya belum cukup kuat untuk menjadi dasar pemberhentian seorang pejabat daerah.
Pendampingan Hukum dan Analisis Perkara
Dalam keterangannya, Ruslandi mengungkapkan bahwa pihaknya baru menerima mandat sebagai kuasa hukum sejak sepekan terakhir. Fokus utama tim saat ini adalah mendalami materi perkara, termasuk mempelajari pasal-pasal yang dituduhkan oleh penyidik Kejati Jawa Barat.
Pihaknya berkomitmen untuk bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Ruslandi juga meminta agar masyarakat tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru memberikan penilaian sebelum ada keputusan hukum yang bersifat tetap.
Tanggapan Terhadap Aksi Massa
Menanggapi aksi unjuk rasa yang belakangan mewarnai dinamika politik di Indramayu, Ruslandi menyatakan bahwa pihaknya menghargai kebebasan berpendapat sebagai instrumen demokrasi. Namun, ia memberikan catatan khusus agar penyampaian aspirasi tersebut dilakukan dengan cara yang tertib dan santun.
Ia mengingatkan agar aksi-aksi tersebut tidak dibumbui dengan hasutan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ruslandi menekankan bahwa jabatan Wakil Bupati adalah amanah yang lahir dari proses demokrasi dan pilihan rakyat, sehingga penanganan permasalahannya harus tetap berada pada koridor hukum yang berlaku.
Landasan Hukum Pemberhentian Pejabat Daerah
Secara normatif, Ruslandi merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan utama terkait mekanisme pemberhentian kepala daerah maupun wakilnya. Ia berargumen bahwa tidak ada celah hukum untuk memaksa kliennya mundur hanya karena status tersangka.
Beberapa poin krusial yang disampaikan kuasa hukum meliputi:
Hingga saat ini, perkara yang menyeret nama Wakil Bupati Indramayu tersebut masih terus bergulir di Kejati Jawa Barat. Publik pun kini menantikan kelanjutan dari proses penyidikan ini, sembari berharap agar roda pemerintahan di Kabupaten Indramayu tetap berjalan dengan kondusif dan stabil di tengah situasi hukum yang sedang dihadapi oleh pimpinan daerahnya.
















