DermayuMagz.com – Gelombang protes yang menyasar pejabat publik di Kabupaten Indramayu kembali memanas setelah kelompok massa yang menamakan diri Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) melancarkan aksi demonstrasi pada Kamis, 19 November 2026. Aksi ini tidak hanya menuntut pertanggungjawaban hukum, tetapi juga menyoroti transparansi penggunaan yang dinilai tidak rasional.

Aksi massa dimulai di depan Kantor Bupati Indramayu, Jawa Barat, dengan membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan. Situasi di lapangan berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian guna memastikan ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung.

Simbolisme Tikus dalam Aksi Protes

Salah satu momen yang menyita perhatian publik adalah ketika massa bergerak menuju rumah dinas Wakil Bupati Indramayu, Saefudin. Di lokasi tersebut, demonstran melemparkan puluhan bangkai tikus ke area halaman rumah dinas.

Koordinator lapangan RIB, Sukarno, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat. Ia menyatakan bahwa pihaknya memandang rumah dinas tersebut sebagai simbol dari praktik yang mereka protes, yakni dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Saefudin hingga berstatus sebagai tersangka.

Tuntutan Terhadap Tunjangan dan Jabatan

Selain menuntut pengunduran diri Saefudin dari kursi Wakil Bupati, RIB juga menyoroti aspek finansial yang dinilai janggal. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah yang pernah diterima Saefudin saat menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu, yang nilainya mencapai Rp40 juta per bulan.

Massa membandingkan nilai tunjangan tersebut dengan biaya sewa hunian layak di Indramayu yang secara umum jauh di bawah angka tersebut. Hal ini memicu pertanyaan publik terkait kewajaran dan mekanisme penetapan besaran tunjangan bagi pimpinan lembaga legislatif di daerah tersebut.

Terdapat delapan poin tuntutan yang disampaikan oleh RIB, di antaranya:

Langkah Selanjutnya

Sukarno menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada aksi kali ini. Jika tuntutan mereka, terutama terkait pengunduran diri pejabat yang bersangkutan, tidak segera dipenuhi, RIB mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kami mendesak agar ada sikap terbuka dari pejabat yang bersangkutan. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan atas perkara yang sedang berjalan,” ujar Sukarno di sela-sela aksi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tuntutan yang diajukan oleh kelompok massa tersebut. Situasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indramayu pun terus dipantau, mengingat status hukum yang melekat pada Wakil Bupati menjadi perhatian serius bagi jalannya roda pemerintahan daerah.