DermayuMagz.com – Upaya penegakan hukum terhadap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah hukum Kabupaten Indramayu kembali membuahkan hasil. Satreskrim Polres Indramayu baru saja membongkar praktik ilegal penempatan pekerja migran yang menyasar warga lokal dengan iming-iming bekerja di Korea Selatan.
Dalam pengungkapan ini, pihak kepolisian menetapkan dua orang perempuan berinisial S (58) dan SN (37) sebagai tersangka. Keduanya diduga berperan aktif dalam jaringan yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan prosedur yang tidak resmi, namun membebankan biaya yang cukup besar kepada korbannya.
Kasus ini mencuat ke permukaan setelah seorang warga asal Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, melapor kepada pihak berwajib. Korban yang berusia 48 tahun tersebut merasa dirugikan setelah upaya keberangkatannya ke Korea Selatan berakhir dengan kegagalan tragis dan kerugian finansial yang mencapai puluhan juta rupiah.
Peristiwa ini bermula pada Agustus 2026, ketika korban berniat mencari peruntungan dengan bekerja di luar negeri. Melalui perantara, korban diperkenalkan dengan tersangka S yang menawarkan posisi sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, hingga housekeeping. Tersangka menjanjikan gaji fantastis sebesar Rp25 juta per bulan dengan masa kontrak enam bulan yang dapat diperpanjang.
Tergiur dengan tawaran tersebut, korban menyetujui syarat biaya penempatan sebesar Rp55 juta. Pada akhir Agustus 2026, korban kemudian dipertemukan dengan tersangka SN yang bertindak sebagai pihak agensi. Proses pembayaran dilakukan secara bertahap, namun ironisnya, selama proses pengurusan administrasi, korban sama sekali tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja yang seharusnya menjadi syarat mutlak bagi pekerja migran.
Puncak dari modus ini terjadi saat korban diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada 24 September 2026 menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura. Setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, korban justru langsung diamankan oleh otoritas imigrasi setempat karena dokumen yang dibawanya tidak sah. Korban akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya pribadi setelah sempat ditahan selama tiga hari.
Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (20/11/2026), Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin memaparkan bahwa penyidik telah menyita sejumlah barang bukti krusial. Barang bukti tersebut meliputi paspor korban, kuitansi senilai Rp40 juta, rekening koran, boarding pass, hingga satu unit mobil Ford Titanium milik tersangka.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ancaman hukuman yang menanti mencapai 15 tahun penjara serta denda maksimal Rp5 miliar.
Selain fokus pada penegakan hukum, Polres Indramayu juga mengambil langkah preventif dan rehabilitatif. Pihak kepolisian saat ini tengah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk membantu korban, termasuk memfasilitasi pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Guna menekan angka kasus serupa, Polres Indramayu secara masif melakukan sosialisasi pencegahan ke berbagai lembaga pelatihan kerja. Tercatat sebanyak 176 peserta dari lima lembaga pelatihan telah mendapatkan edukasi terkait prosedur resmi penempatan tenaga kerja luar negeri. Langkah ini diambil agar masyarakat lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak prosedural.
Masyarakat juga diimbau untuk selalu melakukan verifikasi legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja sebelum melakukan pembayaran atau penyerahan dokumen. Bagi warga yang menemukan indikasi tindak kriminalitas atau gangguan keamanan, Polres Indramayu menyediakan kanal pelaporan melalui layanan 110 atau pesan WhatsApp resmi di nomor 081999700110.
















