DermayuMagz.com – Manajemen PT Bumi Wiralodra Indramayu (BWI) Perseroda menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti instruksi Bupati Indramayu terkait penarikan kembali dana perusahaan yang saat ini masih dikelola oleh pihak ketiga. Langkah ini diambil menyusul adanya Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu (LHP ADTT) dari Inspektorat Kabupaten Indramayu yang menyoroti tata kelola investasi perusahaan.
Direktur Utama PT BWI, Robani Hendra Permana, memberikan klarifikasi mengenai temuan audit tersebut pada Jumat (20/11/2026). Ia menegaskan bahwa dana sebesar Rp11,89 miliar yang menjadi fokus perhatian audit, sejatinya merupakan bagian dari skema investasi yang dijalankan perusahaan untuk mendongkrak pendapatan.
Robani menjelaskan bahwa sejak menjabat, pihaknya berupaya keras memulihkan kondisi keuangan perusahaan yang sebelumnya mengalami kerugian. Berbagai langkah inovasi, termasuk kerja sama investasi di sektor beton, alat berat, dan perdagangan komoditas, dilakukan untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Investasi yang kami lakukan, seperti di Fajar Beton dan sektor alat berat, sejauh ini memberikan hasil yang positif dan tidak mengalami kerugian. Bahkan, pada tahun 2025, BWI mampu mencatatkan laba dan menyetorkan kontribusi PAD hingga Rp600 juta, yang merupakan capaian baru dalam sejarah perusahaan,” ujar Robani.
Meskipun demikian, Robani mengakui adanya dinamika aturan dalam pengelolaan ekuitas. Berdasarkan hasil RUPS awal 2026 dan rekomendasi Inspektorat, terdapat aturan yang membatasi kerja sama investasi tertentu bagi BUMD yang dinilai belum mencapai kriteria kesehatan finansial yang ditetapkan. Atas arahan tersebut, manajemen menyatakan komitmennya untuk patuh.
Rincian Temuan Audit
Berdasarkan dokumen instruksi Bupati Indramayu yang diterbitkan pada 19 November 2026, terdapat beberapa poin krusial yang harus segera ditindaklanjuti oleh manajemen PT BWI:
Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan batas waktu hingga 30 November 2026 bagi PT BWI untuk menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas temuan tersebut. Pihak manajemen diminta untuk lebih selektif dan memastikan setiap langkah investasi di masa depan sesuai dengan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.
Proses Hukum Berlanjut
Di sisi lain, proses audit ini tidak hanya berhenti pada level administratif internal. Inspektur Kabupaten Indramayu, H. Ari Risdianto, mengonfirmasi bahwa laporan hasil audit telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Indramayu.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas permintaan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Indramayu terkait audit ADTT. Dengan adanya pelimpahan tersebut, penanganan kasus ini kini memasuki ranah penelaahan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedural yang bersifat melawan hukum.
Manajemen PT BWI kini berada di bawah pengawasan ketat, terutama terkait kewajiban untuk melakukan penilaian aset secara profesional (appraisal) sebelum melakukan akuisisi atau investasi besar lainnya. Kepatuhan terhadap aturan tata kelola BUMD menjadi prioritas utama guna memastikan keberlanjutan perusahaan sebagai motor penggerak ekonomi daerah di Indramayu.
















