DermayuMagz.com – Setelah hampir empat tahun hubungan bilateral yang tegang, China dan Filipina mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Namun, para analis berpendapat bahwa tekanan domestik dan dinamika geopolitik global dapat membatasi keberlanjutan keharmonisan ini.
Perbaikan hubungan ini dinilai bukan sebagai penataan ulang total, melainkan sebagai langkah strategis untuk meredakan ketegangan yang didorong oleh kebutuhan mendesak.
Perubahan sikap Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandai pergeseran dari era Presiden Rodrigo Duterte yang lebih hangat dengan China. Marcos Jr. mengambil sikap yang lebih tegas terhadap sengketa Laut China Selatan dan mempererat kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat.
Sejak 2023, hubungan kedua negara memburuk akibat perluasan akses pertahanan Filipina untuk pasukan AS dan meningkatnya konfrontasi di wilayah sengketa seperti Second Thomas Shoal.
Meskipun demikian, Beijing belakangan ini mulai membuka kembali dialog, membahas eksplorasi energi bersama, dan meredam retorika tajam pasca serangkaian insiden maritim.
Presiden Marcos Jr. sendiri menyatakan bahwa “reset” atau pemulihan hubungan dengan China “pasti akan terjadi” dan bukan sekadar pilihan, seperti disampaikannya dalam wawancara dengan Bloomberg pada 25 Maret.
Ia menekankan ketidakpastian geopolitik global, termasuk tensi di Timur Tengah, sebagai faktor yang memengaruhi pendekatan Filipina, termasuk kemungkinan dibukanya kembali peluang kerja sama pengembangan energi.
Duta Besar Filipina untuk China, Jaime FlorCruz, juga mengindikasikan adanya “langkah-langkah kecil” menuju “keseimbangan baru” dalam hubungan bilateral. Ia menggambarkan upaya ini sebagai langkah bertahap menuju hubungan yang lebih stabil, namun menegaskan bahwa kerja sama tidak boleh mengorbankan posisi Manila di Laut China Selatan.
Di tingkat diplomatik, kedua negara telah mengaktifkan kembali keterlibatan tingkat tinggi. Pertemuan dalam mekanisme Bilateral Consultation Mechanism (BCM) pada akhir Maret menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat komunikasi, mengelola ketegangan maritim, meningkatkan kerja sama praktis, dan melanjutkan pembahasan Kode Etik di Laut China Selatan.
Kode Etik ini bertujuan untuk mengatur sengketa di perairan yang diperebutkan, dengan pembahasan kerangka formal yang telah berlangsung sejak 2017.
China memandang pengaktifan kembali BCM sebagai langkah kembali ke jalur dialog dan konsultasi, bukan konfrontasi. Kementerian luar negeri China berharap Filipina “kembali ke jalur yang tepat dalam menangani isu maritim melalui dialog dan konsultasi” untuk menciptakan kondisi hubungan bilateral yang lebih stabil.
PERTIMBANGAN FILIPINA
Para analis menilai pergeseran kebijakan Manila didorong oleh dua faktor utama. Pertama, dampak konflik di Timur Tengah yang mengekspos kerentanan Filipina terhadap gangguan pasokan energi dan memicu tekanan domestik.
Sebagian besar kebutuhan minyak Filipina berasal dari impor yang rentan terhadap gangguan jalur pasokan global akibat perang di Timur Tengah.
Diskusi mengenai kemungkinan dimulainya kembali pembicaraan eksplorasi minyak bersama dengan Beijing menjadi sorotan utama, mengingat krisis energi memaksa Manila meninjau ulang opsi yang ada.
Isu utama dalam hal ini adalah gagasan lama tentang pengembangan bersama minyak dan gas di Laut China Selatan yang disengketakan. Rencana ini sebelumnya terhenti karena isu kedaulatan dan kendala hukum, termasuk putusan Mahkamah Agung Filipina yang membatalkan perjanjian trilateral sebelumnya untuk survei seismik.
Faktor kedua yang mendorong perbaikan hubungan Filipina dan China adalah peran Manila sebagai ketua ASEAN tahun ini. Hal ini menuntut mereka untuk mempercepat pembahasan Kode Etik Laut China Selatan yang tertunda.
Penurunan ketegangan dipandang perlu untuk membuka ruang bagi dialog konstruktif dan negosiasi yang produktif, terutama ketika para perunding masih membahas isu-isu krusial seperti status hukum, cakupan, dan mekanisme penegakan kode tersebut.
Secara lebih luas, penyesuaian kebijakan Filipina ini mencerminkan bagaimana ketidakpastian global memengaruhi pengambilan keputusan di Manila, yang tidak punya pilihan selain merespons dan beradaptasi dengan perubahan tersebut.
PERTIMBANGAN CHINA
Sementara perhitungan Manila didorong oleh kebutuhan, langkah Beijing dinilai dibentuk oleh perpaduan kepentingan strategis dan manajemen risiko.
China tidak mengubah posisi dasarnya terkait Laut China Selatan, dan tetap menjunjung tinggi klaim teritorial serta kontrol atas sumber daya di perairan sengketa.
Namun, Beijing juga berkepentingan untuk mencegah ketegangan yang semakin meningkat, terutama mengingat kompleksitas dinamika kawasan.
Manajemen risiko mendorong de-eskalasi sementara, karena China berhati-hati agar tidak mendorong Filipina semakin dekat ke orbit keamanan Washington.
Penempatan sementara sistem rudal Typhon milik AS di Filipina menjadi “sinyal peringatan kuat” bagi Beijing dan kemungkinan memperkuat kebutuhan untuk menstabilkan hubungan daripada mengambil risiko eskalasi.
Sistem Typhon, yang mampu meluncurkan serangan presisi jarak jauh, pertama kali dikerahkan di Filipina pada 11 April 2024 dalam latihan Salaknib 24.
Penempatan ini menyusul perluasan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) pada Februari 2023, yang memberikan akses tambahan bagi pasukan AS ke empat lokasi militer Filipina.
Bagi Beijing, pengelolaan hubungan dengan Manila bukan semata soal bilateral, melainkan juga bagian dari upaya membentuk lanskap strategis yang lebih luas di Asia Tenggara.
Kalkulasi ini juga mencakup negosiasi Kode Etik Laut China Selatan. Bagi China, negosiasi CoC dimanfaatkan untuk menunjukkan diri sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab dan meredam kritik atas sikapnya yang tegas.
Proses ini juga memberi negara-negara ASEAN, termasuk Filipina, wadah untuk berinteraksi secara diplomatik dengan Beijing dan mengelola ketegangan.
FAKTOR AMERIKA SERIKAT
Amerika Serikat tetap menjadi faktor kunci dalam bagaimana China dan Filipina mengatur langkah masing-masing.
Arah kebijakan AS yang belum pasti, terutama di bawah potensi kepemimpinan Donald Trump, memengaruhi pertimbangan Manila. Para pemimpin Filipina memantau respons Washington terhadap berbagai krisis dunia.
Faktor “Trump” jelas berperan, karena Manila akan menilai respons AS terhadap Ukraina dan NATO, serta pendekatannya terhadap Taiwan, untuk mengukur sejauh mana mereka dapat mengandalkan AS.
Cara Washington menangani perang di Ukraina dan pendekatannya terhadap aliansi militer dengan Eropa melalui NATO menjadi sorotan mitra AS.
Manila juga mengawasi pendekatan Washington terhadap Taiwan, terutama respons Trump terhadap dorongan China agar AS meninggalkan kebijakan “ambiguitas terukur” terkait komitmen pertahanan Taiwan.
Kekhawatiran akan ketergantungan pada AS dan risiko ditinggalkan saat krisis mendorong Filipina untuk melakukan strategi lindung nilai.
Manila tidak ingin ditinggalkan dalam situasi sulit, sehingga mereka mengurangi risiko dengan memperkuat hubungan dengan mitra lain, sekaligus berupaya meredakan ketegangan dengan China.
Di sisi lain, sebagian motif Beijing dalam berinteraksi dengan Filipina juga didorong oleh upaya memperluas pengaruhnya dengan mengorbankan posisi AS di kawasan.
China membangun citra sebagai “pemimpin Selatan Global” melalui diplomasi pertahanan, bantuan pembangunan, serta perannya sebagai mitra dagang yang tak tergantikan.
Hal ini menegaskan dorongan Beijing untuk memperluas pengaruh regional di tengah perubahan kebijakan AS.
Kebijakan Trump 2.0 yang sulit diprediksi memberi peluang luas bagi China untuk memposisikan diri sebagai alternatif yang layak bagi sekutu-sekutu regional AS.
Perluasan EDCA, yang memberi akses bagi AS ke pangkalan Filipina, serta penempatan aset militer AS dipandang Beijing sebagai kekhawatiran keamanan yang meningkat.
China melihat ini sebagai ancaman terhadap keamanannya dan upaya reunifikasi dengan Taiwan.
Sebagai respons, China mengambil sikap yang lebih tegas dalam sengketa teritorial dengan Filipina untuk menunjukkan ketidakpuasannya atas semakin eratnya kerja sama keamanan Manila dengan Washington.
Namun, kedua pihak kini berupaya membawa hubungan kembali ke jalur yang lebih seimbang, didorong oleh pertimbangan strategis dan ekonomi yang lebih luas.
BATAS-BATAS PENCAIRAN HUBUNGAN
Meskipun kedua pihak berupaya menstabilkan hubungan, para analis mengingatkan bahwa arah saat ini menghadapi batasan struktural.
Prospek jangka panjang tetap tidak pasti, terutama karena arah strategis China di bawah Xi Jinping berpusat pada penguatan dominasi regional, yang mempersempit peluang kompromi.
China menuduh Filipina mendaratkan personel di terumbu yang disengketakan di Laut China Selatan, sementara Manila menyatakan akan mengerahkan kapal untuk mengusir kapal China yang disebut melakukan penelitian secara ilegal.
Penjaga Pantai China menyatakan telah mengidentifikasi lima personel Filipina yang mendarat di Sandy Cay, yang oleh Beijing disebut sebagai tindakan “ilegal”.
Manila pekan lalu menyatakan telah mengirim penjaga pantainya ke Sandy Cay setelah laporan media pemerintah menunjukkan personel penjaga pantai China tiba di terumbu tersebut sambil membawa bendera negara mereka.
Dinamika dalam negeri di Filipina juga dapat mempersulit upaya mempertahankan pendekatan yang terukur dalam hubungan dengan China.
Kebijakan luar negeri berpotensi menjadi alat dalam persaingan politik domestik menjelang pemilihan presiden 2028, dengan para kandidat kemungkinan memanfaatkan hubungan dengan kekuatan besar untuk keuntungan mereka.
Para analis menilai manuver keseimbangan ini sendiri menambah ketidakpastian, terutama ketika Beijing dan Washington sesekali menguji keteguhan satu sama lain.
Meskipun melakukan penyesuaian, Manila kecil kemungkinan akan menjauh dari Washington secara drastis.
Bahkan, saat meredakan ketegangan dengan Beijing, Filipina akan tetap melanjutkan kerja sama pertahanan dan ekonomi dengan AS, termasuk melalui latihan militer bersama serta inisiatif baru seperti penguatan industri semikonduktor.
Selama AS dapat berkontribusi pada penguatan postur pertahanan dan pembangunan ekonomi negara, kemitraan tersebut akan terus berkembang.
Kendala hukum dan konstitusional juga membatasi ruang bagi kerja sama yang lebih dalam, khususnya dalam pengembangan energi bersama.
Upaya sebelumnya pun telah menghadapi hambatan, termasuk putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kerja sama survei seismik antara Filipina, China, dan Vietnam karena dinilai inkonstitusional.
Kendala-kendala tersebut menegaskan rintangan politik dalam setiap upaya menghidupkan kembali eksplorasi bersama.
Pada akhirnya, pertanyaannya adalah mampukah Manila dan Beijing bergerak dari sekadar meredakan ketegangan menuju penyelesaian akar masalah, atau “pencairan” ini hanya jeda sesaat.
Filipina tidak punya pilihan selain merespons dan beradaptasi, namun hal itu menuntut kemampuan mengelola berbagai kendala yang melampaui ranah diplomasi.
Dalam jangka panjang, stabilisasi saat ini bisa sulit dipertahankan, karena kecil kemungkinan China akan meninggalkan “ambisinya” di Laut China Selatan.
Titik-titik rawan tetap ada, termasuk risiko kembalinya konfrontasi di laut sengketa atau upaya Beijing menguji komitmen AS di kawasan.
Baca juga: Netizen Heboh Bahas Isu Perceraian Raisa
Satu “insiden” di Laut China Selatan bisa kembali memicu eskalasi.
