DermayuMagz.com – Pemerintah tengah menggalakkan program pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target 100 gigawatt (GW). Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional sekaligus mempercepat transisi ke energi baru terbarukan (EBT).
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa dua tahun pertama pelaksanaan program PLTS 100 GW merupakan periode yang sangat menentukan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan berbagai aspek krusial.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, menekankan bahwa fase awal ini krusial untuk memastikan kesiapan regulasi, industri pendukung, rantai pasok, model bisnis, hingga ketersediaan sumber daya manusia (SDM).
IESR telah memulai kajian implementasi program PLTS 100 GW sejak September tahun lalu atas permintaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kajian ini bertujuan mencari strategi pelaksanaan program yang efektif.
Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah memastikan integrasi program PLTS 100 GW dengan kebijakan dan infrastruktur yang sudah ada. Hal ini mencakup kesiapan desa, koperasi, serta jaringan kelistrikan yang dikelola oleh PLN.
IESR telah meluncurkan kajian berjudul “Solar Archipelago Indonesia 100 GW”. Dokumen ini memuat peta jalan yang rinci untuk implementasi program, termasuk tahapan percepatan proyek.
Fabby menjelaskan bahwa IESR juga menyoroti pentingnya ketersediaan industri pendukung. “Kalau Indonesia mau 100 gigawatt, industri-nya ada gak sih? Industri solar panelnya, baterainya ada gak sih?” tanyanya, menggarisbawahi perlunya kesiapan industri domestik.
Baca juga : 8 Rumah Minimalis Desa Perpaduan Kayu dan Baja Ringan Kokoh
Pembangunan PLTS dalam skala besar seperti 100 GW tidak dapat dilakukan secara instan. Hal ini membutuhkan perencanaan yang sangat detail dan matang.
Perencanaan ini mencakup standarisasi modul surya dan baterai, serta kesiapan logistik untuk mendistribusikan peralatan ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyesuaian ukuran modul surya, misalnya, penting agar sesuai dengan kondisi transportasi dan pelabuhan di daerah-daerah terpencil.
Fabby menekankan bahwa skala proyek sebesar 100 GW memerlukan perencanaan yang cermat. “Kita gak membuat legenda 100 gigawatt ini ya. Nah tapi ini sesuatu yang perlu direncanakan. Karena skalanya besar,” tegasnya.
Untuk mempercepat koordinasi implementasi program, IESR mengusulkan pembentukan task force nasional. Task force ini diharapkan melibatkan berbagai kementerian yang relevan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dinilai sebagai lembaga yang tepat untuk memimpin task force ini. Keduanya membawahi kementerian-kementerian yang terkait langsung dengan industri, energi, koperasi, hingga pembangunan desa.
Dalam peta jalan yang diusulkan, IESR membagi implementasi program menjadi beberapa fase. Fase pertama adalah persiapan yang berlangsung selama dua tahun. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan tahap uji coba dan akselerasi proyek yang ditargetkan mulai tahun 2028 hingga 2030.
