DermayuMagz.com – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sebuah kenyataan pahit yang bisa dihadapi oleh setiap karyawan. Ketika situasi ini terjadi, seringkali muncul pertanyaan krusial: apakah karyawan memiliki hak untuk menolak PHK? Memahami hak dan prosedur hukum ketenagakerjaan yang berlaku sangat penting bagi setiap pekerja di Indonesia.
Dalam dunia kerja, PHK bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara sembarangan oleh perusahaan. Undang-undang ketenagakerjaan telah dirancang untuk melindungi hak-hak para pekerja, memastikan bahwa setiap keputusan mengenai pengakhiran hubungan kerja dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki alasan yang sah.
Pengertian dan Prosedur Awal PHK
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara definitif adalah pengakhiran hubungan kerja antara seorang karyawan dan perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan berhentinya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Penting untuk dicatat bahwa PHK tidak boleh dilakukan secara mendadak atau sepihak oleh perusahaan tanpa melalui prosedur yang benar.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) menekankan pentingnya upaya pencegahan PHK. Baik pengusaha maupun pekerja diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin agar PHK tidak terjadi. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengaturan jam kerja yang fleksibel, efisiensi biaya operasional, serta pembinaan berkelanjutan kepada karyawan.
Namun, jika PHK memang tidak dapat dihindari, perusahaan wajib memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja atau perwakilan serikat pekerja. Pemberitahuan ini harus disampaikan dalam bentuk surat resmi dan dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan PHK. Khusus bagi karyawan yang masih dalam masa percobaan, pemberitahuan harus disampaikan paling lambat tujuh hari kerja sebelum PHK.
Hak Karyawan untuk Menolak PHK
Pertanyaan mendasar mengenai apakah karyawan bisa menolak di PHK memiliki jawaban yang tegas: ya, karyawan memiliki hak untuk menolak. Penolakan ini dapat dilakukan jika PHK yang diberikan tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau jika prosedur yang seharusnya diikuti tidak dijalankan dengan benar oleh perusahaan.
Menurut peraturan yang berlaku, khususnya Pasal 39 ayat 1-3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP No. 35/2021), karyawan yang merasa keberatan dengan keputusan PHK berhak untuk mengajukan penolakan. Penolakan ini harus disampaikan secara tertulis, dilengkapi dengan alasan yang jelas, dan dikirimkan kepada perusahaan paling lambat tujuh hari kerja setelah karyawan menerima surat pemberitahuan PHK.
Langkah ini merupakan fondasi awal bagi karyawan untuk memperjuangkan hak-haknya dan memulai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan adanya penolakan resmi, karyawan menunjukkan bahwa mereka tidak menerima keputusan PHK tersebut dan ingin mencari penyelesaian yang adil sesuai hukum.
Mekanisme Penyelesaian Jika Karyawan Menolak PHK
Baca juga : Jadwal Kepulangan Jemaah Haji Indonesia 2026 Mulai 1 Juni
Jika seorang karyawan memutuskan untuk menolak PHK, proses penyelesaiannya akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. Tahapan pertama yang harus dilalui adalah Perundingan Bipartit. Ini adalah forum diskusi antara pihak perusahaan dan karyawan atau serikat pekerja untuk mencari solusi bersama terkait perselisihan yang timbul.
Perundingan bipartit ini wajib diupayakan dan harus berhasil mencapai kesepakatan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja sejak perundingan dimulai. Jika dalam perundingan bipartit tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan tersebut akan dibawa ke tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tahap berikutnya adalah mediasi atau konsiliasi. Pihak instansi ketenagakerjaan yang berwenang akan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk memilih salah satu dari dua jalur penyelesaian ini. Jika dalam waktu tujuh hari kerja tidak ada pilihan yang diambil, perselisihan akan dilimpahkan kepada mediator. Mediator memiliki tugas untuk memfasilitasi mediasi dan menyelesaikan tugasnya paling lambat dalam kurun waktu 30 hari kerja.
Apabila mediasi maupun konsiliasi tidak berhasil menemukan titik temu yang memuaskan bagi kedua belah pihak, maka salah satu pihak, baik itu perusahaan maupun karyawan, berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Proses ini memastikan bahwa setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai di tingkat bawah akan mendapatkan penyelesaian hukum yang jelas dan berkeadilan.
Hak-hak Pekerja Jika PHK Tetap Dilakukan
Meskipun karyawan memiliki hak untuk menolak PHK, ada kalanya PHK tetap harus dilaksanakan setelah melalui seluruh prosedur hukum yang ada. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak finansial karyawan tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak-hak ini diatur secara rinci dalam Pasal 156 UU No. 6 Tahun 2023 dan Pasal 40 Ayat 1 PP No. 35 Tahun 2021.
Hak-hak tersebut meliputi beberapa komponen penting. Pertama adalah Uang Pesangon (UP), yang besaran nilainya akan bervariasi tergantung pada lamanya masa kerja karyawan di perusahaan. Semakin lama masa kerja, umumnya semakin besar pula uang pesangon yang berhak diterima.
Kedua adalah Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK). Komponen ini diberikan sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi karyawan selama periode kerjanya. Perhitungannya juga didasarkan pada lama masa kerja karyawan.
Ketiga adalah Uang Penggantian Hak (UPH). Hak ini mencakup berbagai hal, seperti sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur haknya, serta komponen lain yang mungkin telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Selain hak-hak finansial tersebut, karyawan yang mengalami PHK juga berhak mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program JKP ini menyediakan berbagai bentuk dukungan, termasuk pembayaran uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan fasilitasi pelatihan kerja. Tujuannya adalah untuk membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaan agar dapat segera kembali mendapatkan pekerjaan dan tetap produktif.
Pertanyaan dan Jawaban Seputar Apakah Karyawan Bisa Menolak di PHK
1. Apakah karyawan bisa menolak di PHK?
Ya, karyawan memiliki hak untuk menolak PHK jika keputusan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah atau jika prosedur hukum yang berlaku tidak dipatuhi oleh perusahaan.
2. Apa yang dimaksud dengan PHK?
PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan yang disebabkan oleh suatu hal tertentu, yang berakibat pada berakhirnya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.
3. Bagaimana prosedur PHK yang benar menurut hukum?
Perusahaan wajib berupaya menghindari PHK. Jika terpaksa dilakukan, perusahaan harus memberikan pemberitahuan resmi minimal 14 hari kerja sebelumnya. Jika karyawan menolak, proses harus dilanjutkan melalui perundingan bipartit, mediasi/konsiliasi, dan jika perlu, ke Pengadilan Hubungan Industrial.
4. Apa saja hak-hak karyawan jika terkena PHK?
Karyawan yang terkena PHK berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta berhak mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.
5. Apa yang harus dilakukan jika perundingan bipartit gagal?
Jika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, perselisihan dapat dibawa ke tahap mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Jika penyelesaian melalui jalur tersebut juga tidak berhasil, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
