Bhayangkara: Pasukan Elite Majapahit di Balik Nama Kepolisian RI

News3 Dilihat

DermayuMagz.com – Setiap tahun, tepatnya pada tanggal 1 Juli, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperingati sebuah hari penting yang dikenal sebagai Hari Bhayangkara. Nama “Bhayangkara” bukan sekadar identitas bagi institusi penegak hukum ini, melainkan sebuah penanda yang merujuk pada akar sejarahnya yang dalam, terentang hingga ke masa keemasan Kerajaan Majapahit. Konteks penamaan ini lebih dari sekadar simbolis; ia mencerminkan semangat, keberanian, dan peran vital pasukan elite yang pernah berada di bawah komando Mahapatih Gajah Mada, seorang tokoh legendaris dalam sejarah Nusantara.

Secara etimologis, kata “Bhayangkara” berasal dari bahasa Sanskerta. Makna harfiahnya mencakup ‘penjaga’, ‘pengawal’, ‘pengaman’, atau ‘pelindung keselamatan negara dan bangsa’. Terdapat pula interpretasi lain dari bahasa Jawa Kuno yang memecah kata ini menjadi ‘bhaya’ yang berarti ‘bahaya’ atau ‘sesuatu yang menakutkan’, serta ‘ahangkara’ yang berarti ‘aku’ atau ‘kami’. Ketika digabungkan, makna yang muncul adalah ‘kami yang menakutkan’ atau ‘kami pembawa bahaya bagi musuh’. Definisi ini secara gamblang menggambarkan aura wibawa dan tugas utama pasukan tersebut sebagai garda terdepan pelindung raja dan kedaulatan kerajaan.

Menariknya, jejak historis istilah Bhayangkara tidak hanya terbatas pada era Majapahit. Catatan dalam Kitab Negarakertagama menyebutkan bahwa istilah ini sudah eksis sejak masa Kerajaan Singasari, yang berkuasa antara tahun 1254 hingga 1292 Masehi, di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Hal ini mengindikasikan bahwa Pasukan Bhayangkara merupakan bagian dari warisan tatanan kenegaraan yang lebih tua, bukan murni diciptakan oleh Majapahit.

Pasukan Elite Penjaga Kedaulatan Sejak Singasari

Pembentukan Pasukan Bhayangkara di Majapahit secara resmi dimulai oleh Dyah Wijaya, yang juga dikenal sebagai Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Peristiwa ini terjadi setelah berdirinya padukuhan Majapahit. Pasukan ini seringkali disebut sebagai reinkarnasi dari pasukan Kalana Bhayangkara yang sudah ada sebelumnya.

Dalam struktur pemerintahan Majapahit, Pasukan Bhayangkara memegang peran penting, menempati posisi sebagai jawatan kedua. Mereka bekerja berdampingan dengan golongan Darmaputera, yang terdiri dari tujuh pemuda terpilih yang bertugas menjaga pusat pemerintahan dan memastikan stabilitas mahkota kerajaan.

Anggota Pasukan Bhayangkara dikenal karena sifat-sifat ksatria mereka: berani, bersih hati, dan tidak pernah gentar menghadapi segala bentuk kesulitan, bahkan ancaman maut sekalipun. Pasukan ini terbagi menjadi dua unit utama: Bhayangkara pusat yang berkedudukan di ibu kota, dan Bhayangkara daerah yang dikenal sebagai Bhayangkara Lelana. Kedua unit ini memiliki tanggung jawab yang sama, yakni sebagai barisan pelopor yang setia menjaga cita-cita dan keutuhan negara.

Meskipun jumlah personelnya mungkin tidak sebesar unit militer lainnya, Pasukan Bhayangkara terbukti sangat efektif dalam menjalankan misi-misi krusial. Mereka dibekali dengan peralatan khusus yang mumpuni dan mendapatkan kepercayaan penuh dari raja, terutama dalam menghadapi situasi-situasi genting. Keberadaan pasukan ini menjadi sangat vital dalam menjaga stabilitas internal dan keamanan kerajaan dari berbagai potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Kiprah Gajah Mada dan Lahirnya Catur Prasetya

Peran Gajah Mada dalam sejarah Pasukan Bhayangkara sangatlah monumental. Karier militernya dimulai pada tahun 1313, dan seiring waktu, ia mendapatkan kepercayaan untuk memimpin pasukan elite pengawal raja ini sebagai bekel atau komandan. Di bawah kepemimpinannya, Pasukan Bhayangkara bertransformasi menjadi kekuatan yang lebih solid dan tangguh, menunjukkan dedikasi yang tak tergoyahkan dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu momen paling bersejarah yang mengangkat nama Gajah Mada adalah keberhasilannya memimpin Pasukan Bhayangkara dalam menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Ra Kuti. Pasukan ini berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarga istana dari ancaman disintegrasi yang ditimbulkan oleh pemberontakan tersebut.

Kemenangan gemilang ini tidak hanya memperkokoh posisi Pasukan Bhayangkara di mata kerajaan, tetapi juga menjadi batu loncatan signifikan bagi karier Gajah Mada. Ia kemudian diangkat ke berbagai posisi penting, mulai dari Patih Kahuripan, Patih Daha, hingga akhirnya mencapai puncak kariernya sebagai Mahapatih pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Hayam Wuruk.

Selain kiprah militernya, Gajah Mada juga dikenal karena menanamkan empat prinsip dasar yang fundamental bagi para personel Bhayangkara. Prinsip-prinsip ini, yang dikenal sebagai Catur Prasetya, meliputi:

  • Satya Haprabu: Kesetiaan mutlak kepada pemimpin negara.
  • Hanyaken Musuh: Komitmen untuk mengenyahkan segala bentuk musuh negara.
  • Gineung Pratidina: Kewajiban untuk mempertahankan kehormatan dan kedaulatan negara.
  • Tan Satrisna: Pengabdian sepenuh hati tanpa pamrih dalam menjalankan tugas.

Keempat prinsip ini menjadi landasan moral dan etos kerja yang kuat bagi pasukan elite tersebut, membentuk karakter mereka sebagai abdi negara yang berintegritas.

Warisan Bhayangkara dalam Struktur Kepolisian Modern

Jejak historis nama Bhayangkara kemudian diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebutan Bhayangkara mulai secara resmi melekat dengan institusi Polri sejak tanggal 1 Juli 1946. Pada tanggal tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 yang menempatkan Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal inilah yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Bhayangkara, sebuah bentuk penghormatan atas warisan sejarah dan semangat pasukan elite Majapahit.

Adaptasi ini tidak hanya terbatas pada nama. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Catur Prasetya yang dirumuskan oleh Gajah Mada juga diadopsi dan menjadi salah satu Landasan Kerja Kepolisian RI. Prinsip ini diresmikan pada tanggal 4 April 1961, menegaskan kesinambungan nilai-nilai keprajuritan dari masa lalu ke masa kini.

Semangat pengabdian dan integritas pasukan Bhayangkara telah menginspirasi korps kepolisian Republik Indonesia. Semangat ini kini terangkum dalam Tri Brata, yang menjadi pedoman hidup bagi setiap anggota Polri, serta Catur Prasetya yang menjadi pedoman dalam karya mereka. Selain itu, istilah Bhayangkara juga terintegrasi dalam sistem kepangkatan Polri, seperti pangkat Bhayangkara Kepala (Bharaka), Bhayangkara Satu (Bharatu), dan Bhayangkara Dua (Bharada).

Penggunaan nama dan nilai-nilai ini bukan sekadar seremonial. Tujuannya adalah untuk menghormati serta melestarikan semangat kepahlawanan dan pengabdian yang telah ditunjukkan oleh pasukan Bhayangkara di masa Kerajaan Majapahit. Hal ini juga menegaskan betapa eratnya hubungan historis antara tradisi keprajuritan masa lalu dengan institusi kepolisian modern yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia.