DermayuMagz.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Muhammad Qodari, secara tegas mengkritik insiden pembubaran sebuah diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung ricuh. Menurutnya, inti dari praktik demokrasi adalah dialog, bukan pemaksaan kehendak.
Qodari menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan dan meningkatkan kualitas program-program prioritas nasional. Ia menyayangkan sikap represif yang diambil oleh sekelompok mahasiswa, yang memilih membubarkan acara daripada terlibat dalam pertukaran gagasan yang sehat.
“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” ujar Qodari, seperti dikutip dari siaran pers pada Rabu, 17 Juni 2026.
Diskusi ilmiah tersebut sejatinya dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Acara sempat berjalan lancar sebelum sekelompok mahasiswa datang dan mendesak naik ke panggung utama sambil membentangkan spanduk penolakan, yang akhirnya menyebabkan diskusi terhenti.
Qodari menilai bahwa sebagian besar mahasiswa sebenarnya mendukung acara tersebut, dan acara tersebut juga telah diketahui oleh pihak kampus. Oleh karena itu, ia menganggap aksi interupsi dari sekelompok kecil mahasiswa sebagai sebuah anomali di tengah ketertiban mahasiswa lainnya. Menanggapi anggapan bahwa mahasiswa melakukan interupsi karena jenuh berdiskusi dan ingin langsung menuntut, Qodari berpendapat bahwa tindakan tersebut lebih didorong oleh emosi.
“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” jelas Qodari mengenai pandangannya.
Terkait tuntutan spesifik dari mahasiswa yang mendesak pemerintah untuk segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menyatakan bahwa hal tersebut tidak memungkinkan. Program MBG merupakan program prioritas utama Presiden RI, Prabowo Subianto, yang lahir dari keprihatinan mendalam untuk segera mengatasi masalah stunting di Indonesia.
Lebih lanjut, program ini telah mendapatkan mandat yang sah dari mayoritas masyarakat yang memilih Prabowo dalam pemilihan umum sebelumnya. Qodari menegaskan bahwa program ini tidak bisa dihentikan begitu saja.
“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” tegas Qodari berulang kali.
Ia menambahkan bahwa menuntut Presiden Prabowo untuk menghentikan program tersebut adalah sebuah kesalahan besar, karena program tersebut merupakan janji kampanye yang wajib ditunaikan kepada rakyat.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” tuturnya.
Qodari meminta kelompok mahasiswa untuk melihat gambaran yang lebih besar, di mana sebanyak 96 juta masyarakat Indonesia mayoritas memilih Prabowo-Gibran, yang berarti memilih paket visi-misi tersebut. Namun, jika kritik mahasiswa bergeser ke ranah teknokratis mengenai evaluasi pelaksanaan di lapangan, pemerintah menyatakan sangat terbuka untuk melakukan perbaikan.
“Nah, kalau ketidaksetujuan Anda itu bersifat kategorikal, bersifat teknokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” pungkas Qodari mengakhiri penjelasannya.
