DermayuMagz.com – Pemerintah didesak untuk segera mengoptimalkan penanganan darurat serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem menyusul banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh pada pertengahan November 2026.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi. Hal ini mencakup akses terhadap bantuan bagi masyarakat yang berada di lokasi terisolasi atau sulit dijangkau oleh tim penyelamat.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Bencana (BNPB) per 15 November 2026, bencana hidrometeorologi ini telah berdampak pada 27.682 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.158 orang di antaranya tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, seperti Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway.

Matindas menyatakan keprihatinannya atas situasi ini, mengingat masyarakat di wilayah tersebut masih dalam proses pemulihan pascabencana sebelumnya. Ia mendesak BNPB dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi secara intensif dalam distribusi logistik dan pemenuhan sarana pendukung di pengungsian.

Selain bantuan logistik, Matindas menyoroti pentingnya akurasi pendataan korban dan kerusakan infrastruktur. Data yang transparan dinilai krusial untuk menentukan langkah rehabilitasi yang tepat sasaran, termasuk pemulihan mata pencaharian warga yang terdampak.

Ia juga menegaskan perlunya evaluasi terhadap infrastruktur kebencanaan di Aceh. Menurutnya, berulangnya peristiwa banjir ini menjadi indikator bahwa sistem mitigasi dan ketahanan infrastruktur perlu diperkuat, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pihaknya mendorong peningkatan anggaran untuk mitigasi, penguatan sistem peringatan dini, serta penyebarluasan informasi kebencanaan hingga ke tingkat desa. Keselamatan masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana agar risiko kerugian serupa tidak terus berulang.

Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah memberikan instruksi tegas kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh. Ia memerintahkan agar perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir segera diprioritaskan.

“Prioritaskan penanganan infrastruktur pada wilayah yang mengalami gangguan akses, agar konektivitas antarwilayah dan roda kehidupan masyarakat dapat segera pulih,” tegas Mualem di Banda Aceh pada Senin (16/11/2026).

Instruksi tersebut disampaikan dalam pidato yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, saat pelantikan Kepala Dinas PUPR Aceh yang baru, Asnawi. Mualem menekankan bahwa PUPR memegang peran strategis dalam menjamin kualitas jalan, jembatan, serta pengelolaan sumber daya air yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

Gubernur juga meminta jajaran PUPR untuk melakukan langkah-langkah berikut:

Mualem mengingatkan agar seluruh SKPA tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun. Pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa harus diperketat untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pemulihan Aceh pascabencana.