DermayuMagz.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara resmi telah menetapkan struktur pimpinan baru untuk periode masa jabatan 2026–2031. Isma Yatun kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua BPK, didampingi oleh Budi Prijono yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua.
Keputusan strategis ini diambil melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat dalam sebuah sidang internal yang dihadiri oleh seluruh anggota lembaga. Proses pengambilan keputusan ini menegaskan komitmen BPK dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan tata kelola organisasi di tingkat pimpinan tertinggi.
Berdasarkan siaran pers resmi yang dirilis pada Sabtu, 7 November 2026, penetapan ini dituangkan dalam Keputusan BPK Nomor 7/T/K/BPK/HKM.01.06/11/2026. Ketetapan tersebut tidak hanya mengatur posisi pucuk pimpinan, tetapi juga mendistribusikan tanggung jawab pengawasan ke dalam beberapa bidang spesifik, mulai dari Anggota I hingga Anggota VII.
Selain menetapkan formasi pimpinan definitif, sidang tersebut juga merespons kekosongan posisi pada jabatan Anggota VI BPK. Mengingat wafatnya Fathan Subchi pada 25 Oktober 2026, Isma Yatun ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Anggota VI BPK. Penunjukan ini disahkan melalui Keputusan BPK Nomor 8/T/K/BPK/HKM.01.06/11/2026.
Seluruh rangkaian keputusan mengenai susunan pimpinan dan anggota ini telah dinyatakan berlaku efektif sejak 3 November 2026. Pembagian wewenang serta tata kerja di lingkungan lembaga audit negara ini tetap merujuk pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Kerja BPK, yang telah mengalami penyesuaian melalui Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2025.
Susunan Pimpinan dan Anggota BPK Periode 2026–2031:
Sebagai informasi, BPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan struktur yang telah terbentuk ini, diharapkan organisasi dapat terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan keuangan secara profesional sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang.
