DermayuMagz.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan praktik suap terkait penerbitan hak atas tanah yang menyeret korporasi besar . Langkah terbaru, lembaga antirasuah tersebut memeriksa tiga pejabat eselon tinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Kamis (19/11/2026).

Pemeriksaan ini ditujukan untuk membedah lebih dalam mengenai mekanisme serta kewenangan yang dimiliki pejabat kementerian dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Keterangan dari para saksi ahli di bidang pertanahan ini dinilai krusial untuk mengungkap alur penyimpangan yang terjadi.

Tiga pejabat yang dipanggil oleh penyidik KPK adalah:

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa fokus utama pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut adalah untuk mengonfirmasi peran serta tanggung jawab mereka dalam proses administrasi pertanahan. Penyidik ingin memastikan apakah terdapat prosedur yang dilanggar atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dokumen hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.

Selain ketiga pejabat kementerian tersebut, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi dari pihak swasta bernama R. Eko Yufri Krismawan Nugroho. Namun, saksi tersebut berhalangan hadir, sehingga penyidik akan menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan di waktu mendatang.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 14 September 2026 lalu. Perkara ini mencuat ke publik setelah ditemukan dugaan suap terkait pembukaan blokir HGB lahan milik Summarecon di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rangkaian operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang dan menyita uang tunai dengan total nilai mencapai Rp 106,3 miliar.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Daftar tersangka tersebut mencakup sejumlah pejabat publik dan pihak swasta, di antaranya:

Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka disebut-sebut memiliki kedekatan sebagai orang kepercayaan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan perusahaan pengembang skala nasional serta jajaran pejabat tinggi di kementerian yang mengurusi hak atas tanah di .

Penyidikan yang dilakukan KPK ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi di sektor pertanahan. Sektor ini memang kerap menjadi sorotan karena tingginya nilai aset dan kompleksitas prosedur administratif yang berpotensi menjadi celah bagi oknum untuk melakukan tindakan melanggar hukum.