DermayuMagz.com – Transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indramayu kini tengah menjadi sorotan tajam setelah munculnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp56 miliar.
Persoalan ini memicu perdebatan publik mengenai akuntabilitas pemerintah daerah, terutama karena temuan tersebut muncul di tengah raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disandang oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Sejumlah elemen masyarakat pun mulai mengambil langkah hukum untuk memastikan kejelasan kasus ini.
Tanggapan Pihak Disdikbud dan Inspektorat
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu, H. Caridin, memberikan klarifikasi terkait polemik tersebut. Dalam keterangannya pada Rabu, 18 November 2026, ia menegaskan bahwa temuan BPK tersebut sebenarnya sudah dalam tahap tindak lanjut.
Caridin menjelaskan bahwa permasalahan yang ditemukan bukanlah terkait penyalahgunaan dana yang berujung pada kerugian negara, melainkan lebih kepada aspek administratif. Menurutnya, penyelesaian dilakukan melalui perbaikan pencatatan kode rekening anggaran, bukan melalui proses pengembalian uang ke kas daerah.
Senada dengan hal tersebut, Inspektur Inspektorat Kabupaten Indramayu, Ari Risdianto, mengungkapkan bahwa berdasarkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI, rekomendasi terkait temuan di 31 kecamatan telah dinyatakan sesuai. Adapun temuan di tingkat kecamatan tersebut mencakup pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 dengan nilai mencapai sekitar Rp1,96 miliar.
Desakan Pengawalan dari Masyarakat
Meski pihak pemerintah mengklaim persoalan telah diselesaikan melalui jalur administratif, desakan agar kasus ini diusut secara transparan terus bergulir. Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) dan Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) secara resmi telah melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Laporan APIB telah dilayangkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu, sementara FPWI mengirimkan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan tembusan kepada Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Polda Jawa Barat. Langkah ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025.
Selain masalah dana BOS sebesar Rp56.000.468.200, laporan tersebut juga menyoroti:
Tomi Susanto, Sekretaris Jenderal FPWI, menegaskan bahwa predikat WTP tidak boleh menjadi tameng untuk menutup-nutupi adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan.
Tinjauan Hukum: Apakah Administrasi Menghapus Pidana?
Menanggapi klaim penyelesaian administratif tersebut, praktisi hukum asal Indramayu, Guruh Pranadika, S.H., memberikan catatan kritis. Ia mengingatkan bahwa penyelesaian secara administratif tidak serta-merta menggugurkan potensi pertanggungjawaban pidana.
Guruh merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut aturan tersebut, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku korupsi, meskipun dapat menjadi pertimbangan hakim sebagai faktor yang meringankan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penentuan ada atau tidaknya unsur tindak pidana harus didasarkan pada hasil penyelidikan mendalam, alat bukti yang sah, serta terpenuhinya seluruh unsur pasal yang disangkakan. Selain ancaman pidana, pejabat atau aparatur yang terbukti melanggar juga dapat dikenakan sanksi administratif dan kepegawaian.
Saat ini, publik masih menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum terkait tindak lanjut laporan tersebut. Transparansi dalam penanganan kasus ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Indramayu.

















