DermayuMagz.com – Sebanyak 300 pekerja konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Lampung telah berhasil memperoleh sertifikasi kompetensi. Sertifikasi ini mencakup tenaga kerja strategis dengan jenjang 1 hingga 3.
Kegiatan sertifikasi ini merupakan kolaborasi antara PT Brantas Abipraya dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, yang berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pelaksanaan sertifikasi ini dilakukan secara langsung di lokasi proyek (onsite) pada tahun anggaran 2026.
Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Dian Sovana, menjelaskan bahwa sertifikasi ini diikuti oleh sekitar 300 tenaga kerja yang berperan penting dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Hal ini disampaikan Dian Sovana berdasarkan informasi yang dikutip dari Antara pada Senin, 1 Juni 2026.
Pelaksanaan sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Dengan demikian, mereka diharapkan memiliki daya saing yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Selain itu, sertifikasi ini juga mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas oleh pemerintah.
Peserta sertifikasi berasal dari berbagai bidang keahlian konstruksi. Bidang-bidang tersebut meliputi kepala tukang bangunan gedung, mandor konstruksi bangunan gedung, tukang besi beton, tukang cat bangunan gedung, tukang kayu konstruksi, tukang pasang rangka baja ringan, hingga tukang pasang ubin dan keramik.
Dian Sovana menekankan pentingnya sertifikasi tenaga kerja dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan nasional. Ia meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kualitas material dan teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan.
“Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan tenaga kerja yang kompeten untuk mencapai target kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu proyek secara optimal. Menurutnya, hal ini sangat krusial mengingat Sekolah Rakyat adalah proyek strategis yang memiliki dampak sosial signifikan bagi masyarakat.
“Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan tenaga kerja yang berada di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik,” tambahnya.
Pelaksanaan sertifikasi secara onsite di lokasi proyek dipilih untuk memastikan proses asesmen berjalan efektif tanpa mengganggu progres pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan. PT Brantas Abipraya berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional.
Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi agar menjadi profesional, kompeten, dan berdaya saing. Tujuannya adalah untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Baca juga : Budidaya Lele di Bak Plastik untuk Panen Melimpah di Lahan Sempit
Peran Strategis Sektor Konstruksi
Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Indro Pantja Pramodo, menegaskan bahwa sektor konstruksi memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Selain itu, sektor konstruksi juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, dengan mempekerjakan sekitar 8,5 juta orang. Oleh karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi langkah krusial untuk menjamin bahwa pembangunan infrastruktur nasional dapat terlaksana dengan kualitas terbaik.
Indro menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Keberhasilan proyek-proyek strategis, seperti pembangunan Sekolah Rakyat, sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja konstruksi yang bekerja di lapangan.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Indro menegaskan bahwa sertifikasi ini bukan sekadar sebuah formalitas administratif, melainkan sebuah jaminan mutu terhadap infrastruktur yang sedang dibangun.
Percepat Pembangunan Nasional
Indro Pantja Pramodo mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi. Kolaborasi ini dinilai efektif dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, khususnya melalui peningkatan kompetensi SDM konstruksi.
Pendekatan ini dianggap efektif karena tidak hanya meminimalkan gangguan terhadap progres proyek, tetapi juga mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan. Hal ini sangat penting mengingat kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang terus meningkat.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, diperkirakan terdapat kebutuhan sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi untuk agenda pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Kebutuhan ini terdiri dari 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator.
Secara khusus, sektor prasarana strategis, termasuk proyek pembangunan Sekolah Rakyat, diproyeksikan membutuhkan sekitar 13.522 tenaga kerja konstruksi. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya peran sektor konstruksi dalam mencapai target pembangunan nasional.
