DermayuMagz.com – Rencana pembangunan proyek Sekolah Rakyat yang sempat diwacanakan akan berdiri di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) resmi dibatalkan. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, di sela-sela pembukaan Pameran Arsip Hutan UI di Makara Art Center, Depok, pada Sabtu (21/11/2026).
Keputusan tersebut diambil menyusul munculnya polemik di masyarakat mengenai kelestarian lingkungan. Chandra menegaskan bahwa meskipun Pemerintah Kota Depok sangat mendukung program pendidikan nasional, pemanfaatan lahan harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem jangka panjang.
Menurut Chandra, hutan memiliki nilai ekologis yang jauh lebih permanen dibandingkan infrastruktur fisik. Ia menekankan pentingnya menjaga kawasan hijau tersebut sebagai benteng pertahanan ekologis bagi kawasan aglomerasi Jakarta–Depok, terutama dalam menjaga kualitas udara, mereduksi suhu, dan memaksimalkan resapan air di tengah tantangan perubahan iklim.
Penegasan Pemerintah Pusat
Sebelum pengumuman resmi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, juga telah memberikan klarifikasi terkait isu ini. Ia secara tegas membantah adanya keputusan pemerintah untuk menggunakan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Muhaimin menjelaskan bahwa meskipun pemerintah memang sedang mencari lahan potensial untuk pengembangan fasilitas pendidikan di wilayah Jabodetabek, kawasan hutan kota tidak termasuk dalam daftar lokasi yang akan dialihfungsikan. Ia berkomitmen untuk tidak menyetujui segala bentuk pembangunan fisik yang berpotensi merusak kelestarian kawasan hijau tersebut.
Sikap Universitas Indonesia
Pihak Universitas Indonesia sebelumnya menyatakan bahwa mereka mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Direktur DHMPI UI, Erwin Panigoro, menjelaskan bahwa UI senantiasa menjalankan mandat Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk dalam hal pengabdian kepada masyarakat.
Erwin meluruskan bahwa pembahasan awal dengan pemerintah terkait lahan memang sempat dilakukan, namun lokasinya direncanakan berada di sisi kampus yang berdekatan dengan hutan, bukan di dalam kawasan hutan kota itu sendiri. Ia menegaskan bahwa UI tetap memegang komitmen untuk menjaga kelestarian hutan di seluruh area kelola mereka, baik di Depok, Jakarta, maupun lokasi lainnya.
Respon Mahasiswa dan Lingkungan
Wacana pembangunan ini sempat mendapat perhatian kritis dari kalangan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa, termasuk dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, menyatakan keberatan jika hutan dijadikan lokasi pembangunan fisik.
Para mahasiswa berharap pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil yang memang masih memiliki keterbatasan akses, daripada melakukan pembangunan di area yang memiliki fungsi ekologis penting bagi lingkungan kota.
Dengan adanya kepastian pembatalan ini, polemik penggunaan lahan di Hutan Kota UI dinyatakan berakhir. Pemerintah, akademisi, dan mahasiswa kini sepakat untuk kembali fokus pada upaya pelestarian kawasan hijau sebagai aset lingkungan yang tidak tergantikan.

















