DermayuMagz.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk proaktif memanfaatkan berbagai program prioritas pemerintah. Ajakan ini disampaikan guna memperkuat ekonomi masyarakat dan mempercepat laju pembangunan di wilayah tersebut.
Menurutnya, program-program strategis yang telah dicanangkan oleh pemerintah, termasuk inisiatif hasil terbaik cepat atau quick win dari Presiden Prabowo Subianto, harus disambut dengan antusiasme tinggi. Hal ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Papua.
“Program cepat dari Bapak Presiden untuk menghasilkan ini perlu dijemput,” ujar Ribka dalam sebuah sesi panel pada Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga. Acara ini diselenggarakan di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua, pada Jumat, 29 Mei 2026.
Ribka memberikan contoh konkret melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak luas dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi lokal.
Baca juga : Influencer dan Selebgram Tak Dapat Manfaatkan PPh Final UMKM 0,5%
Program MBG mampu menggerakkan sektor pertanian, perikanan, hingga berbagai usaha kecil dan menengah. Hal ini menunjukkan adanya efek berantai yang signifikan dari program tersebut bagi perekonomian daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Ribka juga menyoroti berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Papua. Salah satu isu krusial yang diangkat adalah tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Papua yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi ini sebagai pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan bersama. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan seluruh elemen masyarakat di Papua.
“Ini semua PR kita yang harus dikerjakan bersama,” tegasnya, menggarisbawahi perlunya upaya kolektif untuk mengatasi persoalan tersebut.
Oleh karena itu, Ribka menekankan kembali urgensi penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Tujuannya agar implementasi Otsus benar-benar dapat mewujudkan perlindungan, pemberdayaan, serta peningkatan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat terus berupaya mendorong dilakukannya evaluasi dan penguatan terhadap tata kelola Otsus. Upaya ini mencakup aspek regulasi serta penyesuaian kebijakan agar lebih berpihak kepada masyarakat Papua.
Selain itu, Ribka mengajak seluruh komponen di daerah untuk memperkuat sinergi. Ini meliputi pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua), tokoh adat, tokoh agama, hingga seluruh komunitas masyarakat.
Penguatan sinergi ini sangat penting dalam mengawal dan mengarahkan pembangunan Papua ke depan. Ia juga menyinggung tentang arah pembangunan nasional yang ditargetkan menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.
Ribka mengingatkan bahwa Papua perlu mempersiapkan diri secara matang sejak sekarang. Persiapan ini krusial agar Papua mampu mengambil peran strategis dalam proses transformasi Indonesia menjadi negara maju.
“Ini yang harus kita ketahui sebagai masyarakat semua, di mana arah (yang dituju oleh) negara. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan ke sana,” pungkasnya, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyadari dan bersiap menghadapi masa depan bangsa.
