DermayuMagz.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan kawasan pangan baru di Papua, yang mencakup program cetak sawah dan optimalisasi lahan, sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat asli Papua.
Hingga tahun 2026, pemerintah telah berhasil menggarap lebih dari 137 ribu hektare lahan di Papua melalui program-program strategis ini. Mentan Amran secara tegas menyatakan bahwa lahan-lahan tersebut bukan milik perorangan atau kelompok tertentu, melainkan aset rakyat yang akan dikelola demi kemajuan ekonomi lokal.
Papua Selatan menjadi provinsi yang menerima porsi pengembangan terbesar dalam program ini. Tercatat, seluas 48.934 hektare telah dialokasikan untuk cetak sawah baru, sementara 53.499 hektare diperuntukkan bagi optimalisasi lahan. Wilayah lain yang juga mendapatkan perhatian signifikan antara lain Papua seluas 24.248 hektare, Papua Barat Daya dengan 4.675 hektare, Papua Barat 3.373 hektare, dan Papua Pegunungan seluas 2.000 hektare.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Mentan Amran saat ia hadir dan berdialog langsung dengan para petani di Desa Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, pada Sabtu, 4 Juli 2026. Kehadirannya di tengah masyarakat menandakan komitmen pemerintah untuk mendengarkan langsung aspirasi dan memberikan dukungan nyata.
Amran menekankan bahwa program pengembangan sawah di Papua tidak sedikit pun mengambil hak masyarakat adat. Sebaliknya, seluruh manfaat yang dihasilkan dari program ini dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat setempat secara berkelanjutan.
“Program ini milik rakyat, milik masyarakat putra daerah Papua. Jangan ada yang mengatasnamakan masyarakat mengatakan tidak setuju, karena faktanya setelah program berjalan pendapatan masyarakat naik hingga 300 persen. Bahkan sekarang masyarakat justru meminta tambahan cetak sawah,” ungkap Amran dengan tegas.
Antusiasme masyarakat terhadap program pengembangan lahan pertanian ini terlihat sangat tinggi. Bukti nyata dari hal ini adalah banyaknya permintaan dari berbagai wilayah di Papua untuk pembukaan sawah baru. Pemerintah pun berjanji akan terus melanjutkan ekspansi kawasan pangan ini sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat.
Dalam sesi dialog yang hangat, seorang petani menyampaikan keluhan mengenai ketersediaan bahan bakar solar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat mesin pertanian. Petani tersebut, yang telah mengadopsi teknologi drone dalam aktivitas budidayanya, merasa bahwa kebutuhan solar semakin meningkat seiring dengan intensifikasi penggunaan mekanisasi.
Menanggapi keluhan tersebut, Mentan Amran tidak tinggal diam. Ia langsung menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) untuk segera menjalin komunikasi intensif dengan PT Pertamina (Persero). Tujuannya adalah agar persoalan kelangkaan solar ini dapat segera mendapatkan solusi dan tindak lanjut yang konkret.
Amran melihat peningkatan kebutuhan solar sebagai indikator positif. Baginya, semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan berarti semakin banyak alat pertanian yang beroperasi di lapangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas pertanian.
“Saya bahagia karena bapak kesulitan solar, artinya bapak ini mau kerja keras. Kalau dulu dikirim solar tidak dipakai, sekarang kekurangan solar saya bangga dengan kekurangan itu, berarti bapak mau kerja keras,” ujarnya, menunjukkan apresiasinya terhadap semangat petani.
Tak lama setelah pertemuan tersebut, Kementerian Pertanian mengonfirmasi bahwa komunikasi dengan Pertamina telah membuahkan hasil. Perusahaan energi plat merah tersebut dilaporkan telah menyetujui penambahan kuota solar khusus untuk para petani di Merauke, menjawab kebutuhan mendesak yang dihadapi di lapangan.
“Justru petani kekurangan solar, minta tambah solar. Kami telepon langsung Pertamina, mereka sudah setuju untuk menambah kuotanya. Jadi tidak ada masalah,” tegas Amran, memastikan bahwa kendala tersebut akan segera teratasi.
Lebih lanjut, Mentan Amran menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian terus berkoordinasi erat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina. Koordinasi lintas kementerian ini diharapkan dapat memastikan pasokan energi yang stabil dan memadai untuk mendukung kelancaran sektor pertanian, terutama di wilayah-wilayah yang sedang berkembang pesat.
Dampak positif dari program pengembangan kawasan pangan ini sudah mulai terlihat jelas di Merauke. Indeks pertanaman di wilayah tersebut mengalami peningkatan signifikan, dari yang semula 1,05 kini mencapai 1,82 hingga 2,00. Peningkatan ini berdampak langsung pada produktivitas padi, luas panen, produksi beras secara keseluruhan, serta tentu saja, pendapatan para petani.
Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan baru. Amran menguraikan bahwa upaya ini juga mencakup pembangunan ekosistem pertanian yang modern dan terintegrasi. Hal ini meliputi penyediaan alat dan mesin pertanian yang canggih, distribusi benih unggul berkualitas, pembangunan infrastruktur irigasi yang memadai, pembentukan brigade pangan untuk menjaga stabilitas pasokan, hingga pendampingan intensif yang diberikan kepada para petani.
Ia menyoroti bahwa petani di Merauke kini telah menunjukkan kemampuannya dalam mengoperasikan alat-alat pertanian modern yang sebelumnya banyak diadopsi oleh negara-negara maju. Pemanfaatan teknologi canggih ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan produktivitas pertanian secara drastis, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan para petani.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, turut mengamini pentingnya program ini. Ia menyatakan bahwa Merauke kini telah menjelma menjadi pusat pengembangan pangan utama di seluruh wilayah Tanah Papua. Data menunjukkan bahwa dari total sekitar 84 ribu hektare program cetak sawah yang dilaksanakan di seluruh Papua, lebih dari 48 ribu hektare di antaranya berada di Kabupaten Merauke.
Hal serupa juga terjadi pada program optimalisasi lahan, di mana sekitar 53 ribu hektare dari total 54 ribu hektare yang ditargetkan juga berlokasi di wilayah Merauke. Angka ini menegaskan peran sentral Merauke dalam peta ketahanan pangan Papua.
“Lebih dari separuh program cetak sawah di Tanah Papua dan hampir seluruh program optimalisasi lahan berada di Merauke. Ini menunjukkan Merauke menjadi pusat pengembangan pangan di Tanah Papua,” ujar Apolo Safanpo.
Gubernur Safanpo menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mendukung seluruh Proyek Strategis Nasional yang berkaitan dengan sektor pangan. Dukungan ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan bahwa program-program ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadikan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional, bahkan menjadi pengekspor beras di masa depan.
Para petani di Desa Waninggap Kai pun merasakan langsung manfaat positif dari program ini. Mereka melaporkan bahwa penerapan mekanisasi pertanian, bantuan benih, serta dukungan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah telah berhasil menekan biaya usaha tani, sembari meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan.
Seorang perwakilan petani setempat mengungkapkan kebahagiaannya atas transformasi lahan yang sebelumnya kurang produktif menjadi area yang mampu menghasilkan panen melimpah. Peningkatan hasil panen ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani. Mereka kini memiliki optimisme tinggi bahwa Merauke akan mampu mengukuhkan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Indonesia.
