DermayuMagz.com – Pemerintah secara resmi meluncurkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) atau yang dikenal sebagai BUMN Ekspor pada hari ini, 1 Juni 2026. Langkah ini menandai dimulainya skema tata kelola ekspor satu pintu yang akan diterapkan secara bertahap untuk komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Meskipun sistem baru ini mulai beroperasi, pemerintah memastikan bahwa aktivitas ekspor tidak akan mengalami perubahan drastis di awal implementasi. Masa transisi ini dirancang untuk menjaga kelancaran perdagangan internasional sekaligus mempersiapkan penerapan sistem yang lebih terintegrasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa perusahaan eksportir tetap dapat menjalankan kegiatan ekspor seperti biasa selama periode transisi ini berlangsung. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan pada Minggu, 31 Mei 2026.
“Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan,” ujar Airlangga.
Baca juga : Ibrahima Konate Pergi dari Liverpool Setelah Lima Tahun
Namun, ada satu kewajiban baru yang harus dipenuhi oleh seluruh eksportir. Mulai hari ini, semua perusahaan yang melakukan ekspor wajib melaporkan aktivitas mereka kepada PT DSI. Kewajiban pelaporan ini menjadi langkah awal yang krusial dalam membangun sistem pengawasan ekspor komoditas strategis nasional yang lebih terintegrasi.
“Namun, demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor,” jelas Airlangga.
Pemerintah memandang proses pelaporan ini sebagai fondasi penting untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola ekspor sumber daya alam. Selain itu, masa transisi juga akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di lapangan sebelum kebijakan ini diterapkan sepenuhnya.
Evaluasi Dilakukan Berkala
Selama tiga bulan pertama pelaksanaan, pemerintah akan secara rutin melakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya menuju implementasi penuh sistem ekspor satu pintu.
Target pemerintah adalah agar seluruh tata kelola ekspor melalui PT DSI dapat berjalan sepenuhnya paling lambat pada 1 Januari 2027. Hingga tenggat waktu tersebut, kontrak ekspor yang sudah ada dipastikan tetap berlaku dan kegiatan perdagangan internasional akan terus berjalan normal.
“Dan dalam periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya,” pungkas Airlangga.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap ekspor komoditas strategis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sumber daya alam nasional dapat dikelola secara lebih optimal, transparan, dan berkelanjutan.
