DermayuMagz.com – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang dikenal sebagai BUMN Ekspor, akan memulai perannya dalam tata kelola baru ekspor sumber daya alam (SDA) strategis mulai 1 Juni 2026. Langkah ini merupakan awal dari transisi menuju kebijakan ekspor satu pintu yang diterapkan oleh pemerintah untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa masa transisi ini akan berjalan tanpa mengubah mekanisme ekspor yang sudah ada sebelumnya. Ia menyampaikan hal ini dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan pada Minggu, 31 Mei 2026.
“Implementasi akan berlaku mulai besok, 1 Juni 2026, yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan,” ujar Airlangga.
Meskipun ekspor tetap dilakukan oleh masing-masing perusahaan, para eksportir kini diwajibkan untuk melaporkan kegiatan ekspor mereka kepada PT DSI. Perusahaan ini telah ditunjuk sebagai BUMN yang akan mengelola ekspor.
“Namun demikian, ada kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor,” tambah Airlangga.
Pelaporan ini menjadi bagian dari langkah awal untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor SDA strategis. Pemerintah juga akan memanfaatkan periode transisi ini untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan sebelum diterapkan secara penuh.
Berita mengenai BUMN Ekspor yang mulai beroperasi dan kewajiban eksportir sumber daya alam untuk menyampaikan laporan ini menjadi salah satu artikel yang paling banyak dibaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Berikut adalah tiga artikel terpopuler lainnya di kanal tersebut yang dirangkum pada Senin, 1 Juni 2026:
Baca juga : Masa Depan Vinicius Junior di Real Madrid Masih Tanda Tanya
1. BUMN Ekspor Mulai Beroperasi 1 Juni 2026, Eksportir Sumber Daya Alam Wajib Sampaikan Laporan
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) atau BUMN Ekspor mulai memainkan peran dalam tata kelola baru ekspor sumber daya alam (SDA) strategis pada 1 Juni 2026. Hal ini menandai dimulainya masa transisi kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa masa transisi ini akan berjalan tanpa mengubah mekanisme ekspor yang telah ada. “Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan,” ujarnya dalam Konferensi Pers, Minggu, 31 Mei 2026.
Meskipun ekspor tetap dilakukan oleh masing-masing perusahaan, eksportir kini wajib melaporkan kegiatan ekspor mereka kepada PT DSI, yang ditunjuk sebagai BUMN ekspor. “Namun, demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor,” jelas Airlangga.
Pelaporan ini akan menjadi bagian dari tahap awal penguatan pengawasan dan tata kelola ekspor SDA strategis. Pemerintah juga akan menggunakan masa transisi ini untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan sebelum diterapkan secara penuh.
Berita selengkapnya baca di sini.
2. Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus, Catat Tanggal Berlaku
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan kebijakan pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026. Keputusan tersebut mengatur tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Melalui kebijakan ini, masyarakat yang terlambat membayar PKB maupun BBNKB dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan. Wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembebasan sanksi administratif ini akan diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan, membuat surat pengajuan, atau datang langsung untuk meminta penghapusan denda.
Fasilitas ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban PKB maupun BBNKB tanpa beban bunga keterlambatan tambahan.
Berita selengkapnya baca di sini.
3. Purbaya Masih Hitung Potensi Tambahan Penerimaan Negara dari BUMN Ekspor
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa kebijakan pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat transparansi dalam perdagangan komoditas ekspor nasional.
Menurut Purbaya, pemerintah masih dalam proses perhitungan untuk menentukan besaran potensi tambahan penerimaan negara dari kebijakan tersebut. Ia meyakini bahwa pembenahan tata kelola ekspor akan membantu menutup berbagai celah yang selama ini berpotensi menyebabkan berkurangnya pendapatan negara.
“Sudah dihitung, tetapi belum ketemu angkanya. Jadi kita masih hitung terus. Ini masih baru pertama, kita belum bisa melihat seperti apa dampaknya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers pada Minggu, 31 Mei 2026.
Berita selengkapnya baca di sini.
