DermayuMagz.com – Sejumlah petani di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, menyuarakan keresahan terkait dugaan distribusi bantuan Irigasi Perpompaan (Irpom) yang dinilai tidak merata. Mereka mendesak adanya transparansi dalam penyaluran bantuan yang krusial bagi keberlangsungan pertanian mereka.
Keluhan ini muncul lantaran bantuan Irpom yang seharusnya menyentuh seluruh wilayah pertanian di Kecamatan Kandanghaur, justru dilaporkan terkonsentrasi di beberapa desa tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan petani yang merasa tidak mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas vital tersebut.
Salah seorang petani yang enggan disebutkan namanya menuturkan, “Kami melihat di beberapa desa bantuan pompa air ini banyak sekali, sementara di desa kami, yang juga sangat membutuhkan, tidak ada sama sekali. Ini kan jadi pertanyaan besar, bagaimana proses pembagiannya?”
Irigasi Perpompaan (Irpom) merupakan program bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi irigasi, terutama di daerah-daerah yang mengandalkan sumber air permukaan yang fluktuatif atau sulit dijangkau oleh sistem irigasi konvensional. Bantuan ini biasanya berupa penyediaan pompa air dan infrastruktur pendukungnya, yang sangat membantu petani dalam mengairi lahan pertanian mereka, terutama saat musim kemarau.
Lebih lanjut, petani tersebut menambahkan bahwa kelancaran pasokan air sangat menentukan keberhasilan panen. “Kalau air tidak lancar, hasil panen pasti berkurang. Kami ini bergantung pada air, kalau bantuan Irpom ini tidak sampai ke semua yang membutuhkan, ya kami yang dirugikan,” keluhnya.
Kecamatan Kandanghaur sendiri dikenal sebagai salah satu sentra pertanian di Kabupaten Indramayu. Luas lahan pertanian yang signifikan menjadikan kebutuhan akan sistem irigasi yang andal menjadi prioritas utama bagi para petani di wilayah tersebut. Ketergantungan pada air untuk bercocok tanam membuat isu distribusi bantuan Irpom ini menjadi sangat sensitif dan krusial.
Para petani yang merasa dirugikan berharap agar pihak terkait, baik dari dinas pertanian maupun instansi yang bertanggung jawab atas penyaluran bantuan Irpom, dapat memberikan penjelasan yang transparan. Mereka ingin mengetahui kriteria apa saja yang digunakan dalam menentukan penerima bantuan serta bagaimana mekanisme penyalurannya.
“Kami minta ada kejelasan. Siapa yang menentukan desa mana saja yang dapat, dan kenapa ada desa yang sama sekali tidak kebagian. Kalau memang ada kuota, harusnya dijelaskan biar kami tahu. Jangan sampai ada kesan tebang pilih,” tegasnya.
Harapan besar disematkan pada program bantuan Irpom ini untuk dapat mendongkrak produktivitas pertanian. Namun, jika penyalurannya tidak dilakukan secara adil dan merata, justru dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kesenjangan di kalangan petani. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan petani terhadap program-program pemerintah yang seharusnya bertujuan untuk menyejahterakan mereka.
Isu transparansi dalam penyaluran bantuan sosial atau program pemerintah memang selalu menjadi sorotan. Keterbukaan informasi menjadi kunci utama untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
Dalam konteks ini, tuntutan para petani di Kandanghaur untuk transparansi dalam penyaluran bantuan Irpom patut mendapatkan perhatian serius. Sebuah sistem distribusi yang jelas, akuntabel, dan dapat diakses informasinya oleh publik akan menjadi langkah positif untuk membangun kembali kepercayaan dan memastikan efektivitas program pemerintah.
DermayuMagz.com akan terus memantau perkembangan isu ini dan berupaya mendapatkan konfirmasi serta penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Keadilan dalam distribusi sumber daya, terutama yang berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat, merupakan pondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan.
