DermayuMagz.com – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan publik akibat dinamika kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun sejak lembaga ini resmi didirikan. Institusi yang memiliki peran krusial dalam mengawal program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), tercatat telah mengalami dua kali pergantian pucuk pimpinan dalam waktu yang relatif singkat.
Dadan Hindayana menjadi sosok pertama yang dipercaya memegang kendali BGN setelah dilantik oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada 19 Agustus 2024. Selama masa jabatannya, Dadan memegang tanggung jawab strategis untuk menjalankan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemenuhan gizi masyarakat.
Namun, perjalanan Dadan di lembaga tersebut harus terhenti di tengah jalan. Pada 2 Juni 2026, Presiden Prabowo resmi mencopot Dadan Hindayana bersama dua Wakil Kepala BGN, yaitu Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya. Keputusan pemberhentian ini diambil setelah mereka menjabat selama kurang lebih satu tahun sembilan bulan.
Situasi semakin memanas ketika sehari pasca-pencopotan, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan tindakan tegas dengan menahan Dadan. Penahanan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum dalam proyek pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyeret sejumlah oknum pejabat tinggi di lingkungan BGN.
Transisi Singkat Nanik S Deyang
Pasca-kekosongan kursi pimpinan, pemerintah menunjuk Nanik S Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, untuk mengisi posisi tersebut. Nanik resmi dilantik sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026 dengan harapan dapat membawa stabilitas dan melanjutkan reformasi di tubuh lembaga.
Akan tetapi, masa jabatan Nanik tergolong sangat singkat. Hanya dalam kurun waktu 45 hari, tepatnya pada 22 Juli 2026, Nanik memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil dengan alasan kesehatan; ia diketahui harus menjalani pengobatan intensif untuk penyakit jantung di luar negeri.
Warisan Kebijakan dan Reformasi
Meski hanya menjabat selama 45 hari, Nanik S Deyang sempat menginisiasi berbagai langkah strategis untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Salah satu gebrakan utama yang ia lakukan adalah perombakan birokrasi di tingkat eselon satu.
“Dengan diambil dari berbagai kementerian dan lembaga maka ke depan BGN akan diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya,” ungkap Nanik melalui keterangan resminya.
Nanik melakukan rekrutmen pejabat dari lima instansi berbeda, yakni Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenkeu, BPKP, dan Kejaksaan, guna memastikan profesionalisme kerja. Selain itu, ia juga membentuk 11 tim khusus yang bertugas melakukan reformasi total, termasuk melakukan refocusing agar bantuan tepat sasaran bagi 62 juta penerima manfaat.
Beberapa poin penting dalam rencana reformasi yang sempat diletakkan Nanik meliputi:
- Fokus Prioritas: Mengarahkan program MBG kepada kelompok 3B (Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil), serta siswa SD hingga SMP, terutama di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
- Evaluasi SPPG: Membentuk tim evaluasi untuk meninjau 27.877 titik SPPG yang telah beroperasi guna memastikan kesesuaian operasional dengan petunjuk teknis yang berlaku.
- Efisiensi Anggaran: Pembentukan tim khusus untuk mengoptimalkan efisiensi dalam pelaksanaan program di lapangan.
Dinamika yang terjadi di BGN ini menunjukkan tantangan besar dalam mengelola program berskala nasional yang melibatkan anggaran serta jangkauan luas. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari pemerintah dalam menentukan nahkoda baru yang mampu membawa BGN tetap konsisten pada misi utamanya memperbaiki kualitas gizi bangsa.
