DermayuMagz.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung kini mengambil langkah tegas untuk mengurai simpul kemacetan kronis di jalur logistik vital, yakni kawasan Cakung-Cilincing, Jakarta Utara.
Salah satu pemicu utama kepadatan lalu lintas di area tersebut adalah banyaknya truk peti kemas kosong yang parkir sembarangan di badan jalan. Praktik ini dinilai telah mengganggu kelancaran arus kendaraan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi lagi terhadap truk yang sengaja memarkir kendaraannya di area publik. “Saya memutuskan untuk peti kosong yang ada itu kita minta untuk parkirnya tidak di jalanan. Tidak boleh lagi ada parkir di jalanan,” ujar Pramono saat ditemui di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara, pada Kamis (23/7/2026).
Sebagai solusi konkret, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Terminal Tanah Merdeka sebagai buffer zone atau lokasi penampungan sementara bagi kontainer-kontainer tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu memindahkan beban parkir dari bahu jalan ke fasilitas yang lebih memadai dan tertata.
Terminal Tanah Merdeka dipilih karena kapasitasnya yang mumpuni. Fasilitas ini diklaim mampu menampung lebih dari 200 unit kontainer sekaligus, sehingga diharapkan mampu menampung lonjakan kendaraan logistik yang kerap memadati kawasan pelabuhan tersebut.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan biaya retribusi. Berikut adalah rincian kebijakan terkait penataan tersebut:
- Lokasi Penampungan: Terminal Tanah Merdeka ditetapkan sebagai buffer zone utama.
- Insentif: Retribusi di Terminal Tanah Merdeka digratiskan sepenuhnya.
- Periode Berlaku: Pembebasan biaya retribusi berlangsung mulai 22 Juli hingga 5 Agustus 2026.
Pramono menjelaskan bahwa kemacetan di koridor Cakung-Cilincing tidak terlepas dari ketidakseimbangan arus barang. Saat ini, volume peti kemas impor yang masuk ke Jakarta masih cukup tinggi. Namun, di sisi lain, terjadi penurunan signifikan pada aktivitas ekspor, yang menyebabkan banyaknya kontainer kosong menumpuk dan memicu antrean panjang di jalan raya.
“Banyak kontainer yang berisi dari impor masuk ke Jakarta, tetapi kontainer kosong untuk ekspor mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga terjadi antrean di mana-mana,” jelas Gubernur Pramono terkait akar permasalahan logistik di ibu kota.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI untuk mengembalikan fungsi jalan raya sebagai sarana mobilitas umum. Gubernur juga telah menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, untuk segera mengeksekusi rencana tersebut di lapangan.
Diharapkan dengan adanya kebijakan diskresi pembebasan tarif ini, para pengusaha angkutan logistik akan lebih memilih memarkirkan kendaraannya di lokasi yang telah disediakan. Hal ini secara bertahap diharapkan dapat mengurai kemacetan yang selama ini menjadi keluhan utama warga di wilayah Jakarta Utara.
Secara historis, kawasan Cakung-Cilincing memang menjadi jalur arteri penting bagi lalu lintas logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Mengingat peran strategis pelabuhan tersebut sebagai pintu gerbang utama perdagangan nasional, penataan arus kendaraan berat di wilayah ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap periode pemerintahan di DKI Jakarta.
