DermayuMagz.com – Aktivitas pertambangan tanah merah yang diduga ilegal di Desa Jatimulya, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, kini memicu keresahan luas di kalangan masyarakat setempat. Praktik pengambilan material bumi yang berlangsung masif ini disinyalir kuat berkaitan dengan kebutuhan operasional sebuah perusahaan besar yang berlokasi di Kecamatan Losarang.
Keresahan warga mencapai puncaknya pada 9 Agustus 2026, sekitar pukul 17:44 WIB. Masyarakat setempat melaporkan adanya tindakan pemaksaan dalam proses pengangkutan tanah merah dari lahan galian tersebut. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketegangan sosial, tetapi juga memicu kekhawatiran mengenai dampak lingkungan jangka panjang di wilayah tersebut.
Dampak Lingkungan dan Ancaman Infrastruktur
Kegiatan pengambilan tanah merah dalam skala besar tanpa izin resmi yang memadai sering kali membawa konsekuensi serius bagi ekosistem lokal. Pengupasan lahan yang tidak terencana dapat memicu kerentanan terhadap erosi tanah, terutama saat memasuki musim penghujan. Selain itu, hilangnya lapisan tanah atas (topsoil) akan menurunkan kualitas kesuburan lahan pertanian di sekitar Desa Jatimulya.
Selain ancaman kerusakan alam, aktivitas pengangkutan material berat secara paksa ini juga berdampak langsung pada infrastruktur jalan desa. Truk-truk bermuatan besar yang melintasi jalur yang tidak didesain untuk beban berat berisiko mempercepat kerusakan jalan. Hal ini tentu menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang harus menanggung biaya perbaikan di kemudian hari.
Kaitan dengan Proyek di Kecamatan Losarang
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, material tanah merah yang diambil dari Jatimulya diduga kuat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan proyek atau operasional sebuah entitas bisnis di Kecamatan Losarang. Pola pengangkutan yang dilakukan secara paksa dan intensif ini memicu kecurigaan warga terkait legalitas izin pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh pihak pengelola.
Dalam aturan pertambangan mineral dan batuan di Indonesia, setiap kegiatan pengambilan material bumi wajib memiliki izin resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Hal ini mencakup dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak merugikan masyarakat sekitar.
Tuntutan Warga dan Penegakan Hukum
Warga Desa Jatimulya kini mendesak aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap aktivitas galian tersebut. Masyarakat berharap adanya tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran, baik dari sisi perizinan maupun prosedur operasional yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku.
Beberapa poin yang menjadi sorotan warga antara lain:
- Legalitas Izin: Mempertanyakan apakah pihak pengelola memiliki izin resmi pertambangan yang sah sesuai zonasi wilayah.
- Dampak Lingkungan: Perlunya evaluasi mendalam mengenai mitigasi kerusakan lahan yang ditinggalkan pasca-galian.
- Ketertiban Umum: Protes terhadap cara pengangkutan yang dianggap memaksa dan mengganggu ketenangan serta kenyamanan warga di sekitar jalur lintasan truk.
Mengenal Regulasi Pertambangan Galian C
Perlu diketahui bahwa tanah merah termasuk dalam kategori batuan atau golongan galian C. Pengelolaan sumber daya alam ini diatur secara ketat untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak tatanan sosial dan geografis. Perusahaan yang bergerak di sektor industri di Kecamatan Losarang seharusnya memastikan bahwa rantai pasok material mereka berasal dari sumber-sumber yang legal dan bertanggung jawab secara lingkungan.
Situasi di Jatimulya ini menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan di Kabupaten Indramayu untuk lebih responsif terhadap laporan masyarakat. Pengawasan yang lemah terhadap aktivitas galian ilegal sering kali menjadi celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengorbankan hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.
Hingga laporan ini disusun, masyarakat masih menunggu langkah nyata dari pihak berwenang untuk menghentikan sementara aktivitas tersebut sampai ada kejelasan hukum dan kompensasi yang layak bagi lingkungan yang terdampak. Keamanan dan kenyamanan warga Desa Jatimulya harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan operasional perusahaan mana pun.
