DermayuMagz.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyampaikan pandangan kritis terkait rencana pemindahan populasi Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11/2026), Pigai mempertanyakan efektivitas langkah konservasi tersebut. Menurutnya, pemindahan satwa dari lingkungan asal belum tentu menjamin keberlangsungan hidup maupun keberhasilan proses perkembangbiakan di lokasi baru.
Ia menekankan adanya keterikatan biologis yang kuat antara karakteristik alam dengan kemampuan adaptasi serta reproduksi suatu spesies. Pigai mencontohkan perilaku satwa komodo yang dinilai memiliki relasi signifikan dengan habitat aslinya di Pulau Komodo.
Meskipun mengakui bahwa argumennya tidak didasarkan pada pemaparan riset formal dalam forum tersebut, Pigai menegaskan bahwa pandangannya bertolak pada pemahaman umum mengenai ekosistem satwa. Ia turut menyoroti kebijakan di beberapa negara, seperti Rwanda, yang dinilai konsisten dalam menjaga satwa liar tetap berada di habitat aslinya guna menjamin kelestarian spesies tersebut.
Lebih lanjut, Pigai mencoba menarik analogi mengenai dampak pemindahan komunitas, baik pada satwa maupun manusia. Ia menyebut bahwa memindahkan suatu komunitas secara paksa dari tanah asalnya, baik itu dilakukan secara sadar maupun sengaja, memiliki risiko besar.
Dalam konteks ini, ia memberikan perbandingan dengan menyatakan bahwa pemindahan paksa terhadap suatu kelompok manusia dari wilayah asalnya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi. Poin ini ia sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas habitat asli, baik bagi makhluk hidup secara umum maupun komunitas masyarakat.
Wacana mengenai translokasi Badak Jawa ini memang menjadi salah satu isu konservasi yang sering diperdebatkan. Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan salah satu mamalia paling langka di dunia yang saat ini hanya memiliki populasi tunggal di Taman Nasional Ujung Kulon. Upaya pemindahan ke wilayah lain sering kali dipicu oleh kekhawatiran akan ancaman bencana alam atau penyakit yang dapat memusnahkan seluruh populasi jika hanya berada di satu lokasi geografis.
Sebagai Menteri HAM, Pigai menegaskan bahwa isu ini akan menjadi perhatian khusus bagi lembaganya. Ia menyatakan komitmen untuk terus memantau perkembangan rencana pemerintah terkait kebijakan konservasi Badak Jawa tersebut ke depannya.

















