DermayuMagz.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menyatakan dukungannya terhadap program nasional pembangunan Sekolah Rakyat dengan mengusulkan penyediaan lahan di dua wilayah strategis. Langkah ini diambil sebagai respons atas adanya penambahan kuota pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Presiden.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa usulan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif dengan Menteri Sosial. Dalam keterangannya di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (17/11/2026), ia menegaskan bahwa komitmen ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperluas akses pendidikan.
Adapun dua lokasi yang telah diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta terletak di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Menurut Pramono, pemilihan kedua wilayah tersebut didasarkan pada kesiapan lahan yang dinilai memadai untuk menampung fasilitas pendidikan tersebut.
“Hal yang berkaitan dengan sekolah rakyat ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi, satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” ujar Pramono.
Lebih lanjut, ia merinci bahwa salah satu lahan yang disiapkan berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Masing-masing lokasi yang diusulkan memiliki luas rata-rata sekitar 2 hektar, yang dinilai cukup untuk mengakomodasi kebutuhan infrastruktur Sekolah Rakyat secara optimal.
Meskipun pembangunan Sekolah Rakyat merupakan ranah kewenangan pemerintah pusat, Pramono menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memegang peran krusial, terutama dalam penyediaan lahan sebagai komponen utama pembangunan. Dukungan penuh ini diberikan guna memastikan program pendidikan tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang telah dicanangkan.
Selain membahas mengenai Sekolah Rakyat, Pramono juga memberikan klarifikasi terkait isu penggunaan lahan di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Ia menegaskan bahwa penyediaan lahan untuk sekolah tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan rencana pengelolaan Hutan Kota UI.
Pramono justru menyatakan komitmennya untuk mempertahankan kelestarian lingkungan di Jakarta dengan tetap menjaga keberadaan ruang terbuka hijau (RTH). Ia bahkan memiliki rencana pengembangan untuk mengubah Hutan Kota UI menjadi kebun raya, seandainya pengelolaannya secara resmi diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Pernyataan ini sekaligus menutup spekulasi mengenai potensi alih fungsi lahan hijau untuk kepentingan pembangunan fisik lainnya di Ibu Kota. Fokus utama Pemprov DKI saat ini tetap terbagi antara pemenuhan fasilitas publik, seperti Sekolah Rakyat, dan pelestarian kawasan hijau yang esensial bagi ekosistem perkotaan.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memperkuat fondasi pendidikan dasar bagi masyarakat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan sarana pendidikan ini dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga Jakarta.

















