DermayuMagz.com – Komisi I DPR RI secara resmi mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Langkah ini diambil sebagai respons atas pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dinilai memerlukan landasan hukum yang kuat di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan urgensi regulasi tersebut dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 di Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Selasa (17/11/2026). Menurut Dave, keberadaan aturan khusus menjadi kebutuhan mendesak agar pemanfaatan teknologi di masa depan memiliki koridor yang jelas.
“Ini merupakan suatu kebutuhan karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta teknologi saat ini, sehingga perlu adanya pengaturan,” ujar Dave dalam paparannya di hadapan Baleg DPR.
Dalam penjelasannya, Dave merujuk pada langkah yang telah diambil oleh sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang telah lebih dahulu memiliki kerangka regulasi mengenai AI. Bahkan, ia menyoroti bahwa negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat telah menerapkan aturan yang lebih komprehensif terkait pemanfaatan teknologi tersebut.
Mengingat padatnya agenda legislasi saat ini, Komisi I DPR membuka opsi agar RUU Kecerdasan Artifisial tidak harus masuk dalam daftar prioritas jangka pendek. Pihaknya menyatakan kesediaan jika regulasi tersebut ditempatkan dalam Prolegnas jangka menengah.
Saat ini, Komisi I DPR masih memprioritaskan penyelesaian tiga rancangan undang-undang krusial, yaitu:
Terkait teknis pengusulan, Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menyatakan bahwa usulan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan meninjau kesiapan Naskah Akademik (NA). Menurut Bob, ketersediaan naskah akademik menjadi parameter utama dalam menentukan apakah sebuah RUU layak diprioritaskan atau masuk dalam agenda jangka menengah.
“Kami bisa pertimbangkan jika NA-nya sudah ada. Namun, apabila naskah akademik belum tersedia, kemungkinan besar akan ditempatkan dalam Prolegnas jangka menengah,” ungkap Bob.
Penyusunan regulasi AI di Indonesia dipandang sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai risiko sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi digital. Dengan adanya payung hukum yang disepakati bersama antara DPR dan pemerintah, diharapkan pengembangan inovasi berbasis kecerdasan artifisial dapat berjalan secara terukur dan aman bagi masyarakat luas.

















