DermayuMagz.com – Polri saat ini tengah mematangkan persiapan teknis terkait pelaksanaan sidang etik terhadap Jenderal yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan. Proses ini menjadi sorotan publik menyusul keterlibatan sejumlah perwira tinggi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa agenda sidang tersebut telah dipastikan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Saat ini, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sedang menyusun komposisi majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan etik tersebut.

“Untuk mekanisme pada sidang ya berikutnya. Rekan-rekan, tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,” ujar Trunoyudo kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Terkait susunan keanggotaan majelis hakim, pihak kepolisian merujuk pada regulasi terbaru, yakni Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan ini merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi (KKEP).

Merujuk pada Pasal 42 huruf c dalam regulasi tersebut, penentuan susunan organisasi KKEP memiliki ketentuan pangkat yang spesifik bagi para hakim yang bertugas. Secara teknis, keanggotaan majelis sidang harus memenuhi kriteria kepangkatan sebagai berikut:

Dengan mengacu pada aturan tersebut, majelis hakim yang akan menyidangkan kasus ini dipastikan akan diisi oleh jajaran perwira tinggi (pati). Mengingat posisi terduga pelanggar, hakim yang bertugas minimal berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) hingga setara Jenderal.

Kasus ini sendiri memiliki keterkaitan dengan rangkaian penegakan disiplin di internal Polri. Sebelumnya, dua perwira tinggi, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akibat keterlibatan dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, kedua perwira tersebut diketahui tengah menempuh upaya hukum banding atas putusan etik yang telah ditetapkan sebelumnya.

Polri menegaskan bahwa seluruh proses sidang etik akan dijalankan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan organisasi yang berlaku untuk menjaga profesionalisme serta integritas institusi kepolisian.