DermayuMagz.com – Polemik dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto terus bergulir di internal institusi kepolisian. Terbaru, seorang perwira tinggi berpangkat Brigjen berinisial TK resmi menjalani penempatan khusus (patsus) terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut.
Langkah tegas ini diambil oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sebagai bagian dari upaya pendalaman penyelidikan. Selain harus menjalani masa patsus, Brigjen TK juga telah dicopot dari jabatan struktural yang diembannya selama proses pemeriksaan berlangsung.
Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa proses hukum terhadap yang bersangkutan masih terus berjalan secara intensif. “Ya, proses itu tentu masih dalam proses pendalaman, pemeriksaan masih secara kesinambungan dilakukan,” ujar Trunoyudo saat ditemui awak media di Gedung Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Ketika dikonfirmasi mengenai status penempatan khusus yang dijalani oleh Brigjen TK, Trunoyudo memberikan jawaban singkat yang membenarkan informasi tersebut. “Iya (dipatsus),” tegasnya.
Latar Belakang Kasus
Keterlibatan Brigjen TK dalam pusaran kasus ini pertama kali mencuat ke publik melalui pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dalam agenda rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026), Jenderal Suyudi membeberkan kronologi dan peran sejumlah oknum yang diduga terlibat dalam operasi penyadapan ilegal tersebut.
Berdasarkan keterangan Kapolri, perhatian utama penyidik tertuju pada sosok Irjen Pol Ahrie Sonta. Dalam paparannya, Ahrie Sonta yang menjabat sebagai PLT Kabagmon periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menjalankan serangkaian tindakan di luar prosedur resmi kepolisian.
Adapun alur dugaan pelanggaran tersebut meliputi:
Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai identitas lengkap maupun rekam jejak Brigjen TK di kepolisian. Langkah pemeriksaan ini menunjukkan komitmen internal Polri untuk menuntaskan kasus yang menyangkut keamanan komunikasi orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Proses hukum ini menjadi sorotan publik karena menyangkut dugaan pelanggaran prosedur penyadapan yang dilakukan oleh oknum internal. Propam Polri dipastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, guna memastikan apakah terdapat keterlibatan pihak lain atau jaringan yang lebih luas di balik operasi pengawasan ilegal tersebut.

















