DermayuMagz.com – Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) secara resmi membantah tuduhan terkait adanya permintaan dana operasional yang diarahkan kepada pelapor dalam kasus sengketa lahan, John Hamenda.
Dirreskrimum Polda Sulut, Kombes Pol Suryadi, menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai dugaan pungutan liar tersebut tidak memiliki dasar fakta. Pihaknya juga menyayangkan munculnya pemberitaan terkait isu ini tanpa adanya upaya konfirmasi atau pemberian hak jawab kepada pihak kepolisian terlebih dahulu.
“Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Kami sangat menyayangkan karena tidak diberikan ruang hak jawab untuk meluruskan informasi tersebut sebelum akhirnya tersebar luas di publik,” ujar Kombes Pol Suryadi dalam sesi konferensi pers yang berlangsung pada Selasa (18/11/2026).
Kronologi dan Status Penanganan Perkara
Berdasarkan penjelasan kepolisian, perkara sengketa tanah yang dimaksud sebelumnya sempat ditangani oleh Polresta Manado sebelum akhirnya dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Sulut. Selama proses hukum berlangsung, kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor, telah menempuh berbagai jalur hukum, termasuk proses perdata serta dua kali pengajuan praperadilan.
Keputusan untuk menghentikan perkara ini didasarkan pada serangkaian pertimbangan hukum yang matang, di antaranya:
Kombes Pol Suryadi menjelaskan bahwa penghentian penyidikan dilakukan murni karena tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara ke tahap selanjutnya. Kepolisian menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil penyidik telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Tantangan Pembuktian dan Langkah Hukum
Menanggapi tuduhan yang terus bergulir, Polda Sulut menantang John Hamenda beserta tim kuasa hukumnya untuk menyajikan bukti baru atau novum jika meyakini adanya unsur tindak pidana yang terabaikan. Menurut Suryadi, penyebaran tuduhan tanpa didukung bukti konkret adalah tindakan yang tidak tepat secara hukum.
Terkait potensi langkah hukum lebih lanjut, Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo, menambahkan bahwa institusinya tetap terbuka terhadap kritik yang membangun. Namun, ia menekankan bahwa kepolisian tidak akan tinggal diam jika tuduhan yang dialamatkan kepada personelnya sudah melampaui batas dan tidak memiliki dasar hukum.
“Kami terbuka dan tidak antikritik. Namun, apabila tuduhan yang dilayangkan sudah bersifat menyerang tanpa bukti yang sah, kami mempersilakan Dirreskrimum untuk menempuh langkah-langkah hukum yang diperlukan,” ujar Kombes Pol Endrastiawan.
Hingga saat ini, Polda Sulut menyatakan komitmennya untuk tetap transparan dalam setiap penanganan kasus. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk melihat permasalahan ini secara objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diputuskan oleh otoritas terkait.

















