DermayuMagz.com – memberikan bantahan tegas terkait tuduhan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat dirinya. Di hadapan persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (17/11/2026), ia menyatakan bahwa dirinya justru berupaya memerangi praktik pungutan liar (pungli) selama menjabat.

Silmy menegaskan bahwa praktik pembayaran biaya tambahan atau yang dikenal sebagai “uang loket” sudah mengakar jauh sebelum ia menduduki posisi Direktur Jenderal Imigrasi pada 4 Januari 2023. Menurutnya, fenomena tersebut telah berlangsung setidaknya sejak tahun 2018.

“Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024. Jadi, tidak benar kalau saya terlibat atau menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan,” tegas Silmy di ruang sidang.

Sebagai langkah konkret untuk memutus rantai pungli, Silmy menyebut telah menginisiasi pengembangan aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina). Inovasi digital ini dirancang untuk meminimalisir interaksi tatap muka antara petugas dan pemohon, sehingga celah kecurangan dapat ditutup melalui sistem yang transparan.

Lebih lanjut, ia menyoroti proses hukum yang tengah dihadapinya. Silmy mengklaim bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjadi pintu masuk perkara ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap dirinya. Ia berharap proses persidangan dapat mengungkap fakta sebenarnya di balik prosedur OTT tersebut agar masyarakat mendapatkan informasi yang objektif.

Dalam persidangan yang sama, saksi Yohannes Sri Windarto, anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengakui bahwa pengumpulan uang dari pemohon telah dilakukan oleh pihak internal sejak 2018 hingga 2025. Uang tersebut dikategorikan sebagai biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

Menanggapi kesaksian tersebut, kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, menilai bahwa keterangan saksi justru memperkuat posisi kliennya yang berusaha melakukan perubahan sistem. Menurut Dodi, praktik tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dan oknum petugas, bukan atas instruksi dari Silmy Karim.

Dodi memaparkan bahwa sejak Silmy menjabat, kebijakan diubah melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM agar seluruh proses keimigrasian beralih ke sistem digital. Melalui aplikasi Molina, pemohon hanya perlu membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan proses verifikasi dilakukan secara sistematis dalam waktu maksimal lima hari.

“Sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan unggah dokumen secara mandiri dari mana pun,” jelas Dodi.

Dakwaan Terkait Pemerasan dan Gratifikasi

Dalam berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar. Jaksa menduga perbuatan ini melibatkan sejumlah pejabat lain di lingkungan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Jaksa menyebutkan bahwa Silmy diduga menerima keuntungan pribadi sebesar Rp 1,2 miliar. Selain itu, terdapat dugaan aliran dana yang memperkaya sejumlah pihak, di antaranya:

Selain dakwaan pemerasan, JPU KPK juga mendakwa Silmy Karim menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi tersebut terdiri dari uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar serta kepemilikan saham pada beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp 31,3 miliar.

Jaksa menyatakan bahwa para terdakwa saling berbagi peran dalam menjalankan praktik tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hingga saat ini, proses pembuktian di pengadilan masih terus berlangsung untuk menguji keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak jaksa maupun tim penasihat hukum terdakwa.