DermayuMagz.com – Santoso resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri setelah terbukti terlibat dalam kasus penyadapan ilegal. Keputusan ini diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri pada Selasa, 17 November 2026.

Sidang etik tersebut dipimpin langsung oleh Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi, didampingi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta tiga anggota lainnya, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Proses persidangan telah dimulai sejak pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divpropam Polri.

Dugaan Pelanggaran dan Sanksi

Berdasarkan keterangan Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang serta tindakan tidak profesional selama menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Eko Hadi dinyatakan melakukan pemufakatan jahat terkait akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan sarana di lingkungan Bagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Selain sanksi administratif berupa pemecatan, majelis komisi juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan pelanggar dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Polri menegaskan bahwa penegakan aturan ini dilakukan dengan prinsip objektivitas dan transparansi, tanpa memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang di internal kepolisian.

Penyesalan dan Upaya Banding

Meski keputusan sidang telah menetapkan sanksi berat, Eko Hadi menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan atas tindakannya selama persidangan berlangsung. Hal ini dikonfirmasi oleh Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, yang turut memantau jalannya proses etik tersebut.

Dalam persidangan, Eko Hadi juga menghadirkan sembilan orang saksi untuk memberikan keterangan, termasuk satu saksi meringankan berinisial DR. Namun, merespons putusan PTDH yang dijatuhkan oleh majelis hakim, Eko Hadi secara resmi menyatakan akan menempuh jalur banding.

Polri menyatakan bahwa langkah banding merupakan hak prosedural yang dimiliki oleh setiap anggota dalam proses sidang etik. Hingga saat ini, pihak kepolisian tetap berkomitmen menjaga integritas institusi dengan memastikan setiap personel, tanpa memandang pangkat atau jabatan, tunduk pada asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.

Proses ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian mengenai pentingnya menjaga profesionalisme dan etika dalam menjalankan tugas operasional, khususnya yang bersentuhan dengan data dan informasi sensitif milik negara.