DermayuMagz.com – Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (17/11/2026), terungkap adanya penggunaan rekening nominee atau rekening pinjam nama sebagai wadah penampungan aliran dana ilegal.
Yohannes Sri Winarto, seorang mantan anggota Tim Izin Tinggal Tetap pada Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018–Oktober 2025, memberikan kesaksian mengenai mekanisme pengumpulan uang tersebut. Di hadapan majelis hakim, saksi menjelaskan bahwa praktik pemerasan ini menyasar biro jasa yang mengurus permohonan izin tinggal dengan kewajiban membayar biaya tambahan di luar ketentuan resmi sebesar Rp 1 juta per permohonan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa dana hasil pemerasan tersebut tidak masuk ke rekening pribadi saksi, melainkan dialihkan ke tiga rekening nominee yang sengaja disiapkan untuk menyamarkan asal-usul uang. Ketiga rekening tersebut menggunakan nama orang terdekat dan bawahan saksi, yakni istri saksi (Maria Eni), adik ipar saksi (Eti Priantari), serta seorang tenaga honorer di Kementerian Imipas bernama Dionisius Anggumen.
Dalam keterangannya, Yohannes mengungkapkan bahwa penggunaan rekening tersebut merupakan instruksi langsung dari atasannya. Saksi mengaku diperingatkan secara tegas agar tidak menggunakan rekening pribadi dalam menampung uang pungutan tersebut. Meskipun demikian, saksi menyatakan bahwa atasannya tidak mengetahui secara spesifik detail nomor rekening yang digunakan, melainkan hanya menerima hasil akhir dari pungutan tersebut.
“Pimpinan saya hanya bilang: ‘Pak Yo jangan pakai nama Pak Yo’. Pokoknya jangan pakai rekening atas nama Pak Yo,” ujar Yohannes saat memberikan kesaksian di ruang sidang.
Saksi juga merinci pola penarikan dana yang dilakukan setiap minggunya, tepatnya pada hari Jumat. Besaran uang yang ditarik bersifat fluktuatif, tergantung pada volume permohonan izin tinggal yang masuk. Dalam kondisi ramai, saksi mengaku bisa menyetorkan uang sekitar Rp 40 juta kepada atasannya, sementara pada kondisi sepi, nominalnya berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 25 juta.
Kasus ini menyeret Silmy Karim sebagai terdakwa utama dalam dakwaan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar. Jaksa mendakwa Silmy telah menyalahgunakan wewenang selama menjabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta posisi Wamen Imipas, dengan membagi peran bersama sejumlah pejabat lainnya untuk memperkaya diri sendiri serta pihak-pihak tertentu.
Berdasarkan surat dakwaan, aliran dana hasil pemerasan tersebut diduga mengalir ke beberapa pihak, antara lain:
Selain dakwaan pemerasan, JPU KPK juga mendakwa Silmy Karim menerima gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi tersebut terdiri dari uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar dan kepemilikan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas senilai Rp 31,3 miliar.
Proses persidangan ini menjadi perhatian publik mengingat skala kerugian negara dan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi di kementerian terkait. Hingga saat ini, pihak jaksa terus mendalami peran masing-masing terdakwa dalam sistem pemerasan yang terstruktur tersebut.

















