DermayuMagz.com – Jakarta berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam daftar kota paling layak huni di dunia. Dalam laporan Global Liveability Index 2025 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU), ibu kota Indonesia ini meroket 10 peringkat dari posisi sebelumnya.
Kini, Jakarta menduduki peringkat ke-132 dari total 173 kota yang dinilai. Peningkatan ini merupakan bukti nyata dari berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas hidup warganya.
Skor kelayakan hidup Jakarta pada tahun 2025 tercatat sebesar 62,9 dari 100 poin. Angka ini mengalami kenaikan 2,5 poin dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan kemajuan yang positif dalam berbagai aspek penilaian.
Global Liveability Index sendiri mengukur kelayakan hidup kota berdasarkan lima indikator utama. Kelima kategori tersebut meliputi stabilitas, layanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur.
Infrastruktur dan Layanan Publik Jadi Faktor Pendorong
Kenaikan peringkat Jakarta ini tidak terlepas dari peran penting pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik. Berbagai program telah digalakkan untuk menciptakan kota yang lebih nyaman dan fungsional bagi penduduknya.
Peningkatan kualitas jalan, renovasi sarana pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta integrasi sistem transportasi publik merupakan sebagian dari langkah-langkah yang telah diambil. Selain itu, penataan lingkungan kota juga menjadi fokus untuk menciptakan ruang hidup yang lebih baik.
Seluruh program pembangunan tersebut tentu membutuhkan dukungan finansial yang memadai dan berkelanjutan. Di sinilah peran krusial pajak daerah menjadi sangat vital.
Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah. Dana tersebut kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total Rp91,86 triliun. Struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa pajak daerah menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pajak Daerah Jadi Tulang Punggung Pembangunan Jakarta
Manfaat pajak daerah dapat dirasakan secara langsung oleh warga dalam berbagai sektor kehidupan. Di bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,75 triliun, yang setara dengan 26,59 persen dari total belanja daerah.
Anggaran pendidikan ini dimanfaatkan untuk berbagai program unggulan, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Selain itu, dana tersebut juga mendukung sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah.
Melalui dukungan ini, pajak daerah berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak-anak Jakarta. Ketersediaan fasilitas belajar yang memadai juga menjadi prioritas.
Di sektor kesehatan, anggaran daerah dialokasikan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat. Hal ini mencakup dukungan terhadap program BPJS Kesehatan, pengembangan fasilitas puskesmas dan rumah sakit, pengadaan alat kesehatan, serta pemeliharaan sarana kesehatan.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau dan memiliki kualitas yang lebih baik.
Dari Pendidikan hingga Transportasi, Manfaat Pajak Dirasakan Warga
Pajak daerah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan mobilitas warga. Pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi melalui JakLingko terus dilakukan.
Integrasi ini memungkinkan warga untuk mengakses berbagai moda transportasi, seperti TransJakarta, MRT, LRT, dan angkutan kota, dalam satu ekosistem yang lebih efisien dan terhubung. Hal ini memudahkan pergerakan antarwilayah di Jakarta.
Selain itu, penerimaan pajak daerah juga menopang berbagai program prioritas lainnya. Program penanggulangan banjir, perbaikan sistem drainase, upaya penanganan kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta peningkatan penerangan jalan umum menjadi beberapa contohnya.
Penyediaan ruang publik yang lebih nyaman dan aman bagi masyarakat juga turut didukung oleh pendapatan pajak daerah. Keberadaan taman kota, ruang terbuka hijau, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi pada kualitas hidup warga.
Dapat disimpulkan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali dalam bentuk manfaat nyata. Peningkatan kualitas jalan, fasilitas pendidikan yang lebih baik, akses kesehatan yang lebih mudah, transportasi publik yang terhubung, serta lingkungan kota yang tertata rapi merupakan hasil dari kontribusi tersebut.
Lebih lanjut, pajak daerah juga berperan dalam penguatan ekonomi masyarakat. Berbagai program pelatihan keterampilan, pembentukan tenaga kerja mandiri, serta penyelenggaraan bursa kerja menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi warga.
Kolaborasi Pemerintah dan Warga Dorong Jakarta Lebih Layak Huni
Kenaikan peringkat Jakarta dalam Global Liveability Index 2025 ini menjadi pengingat penting bahwa pembangunan sebuah kota adalah sebuah kerja kolektif. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merancang kebijakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan.
Sementara itu, masyarakat memiliki peran krusial dalam berkontribusi melalui kepatuhan dalam membayar pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta jenis pajak daerah lainnya menjadi sumber pembiayaan vital.
Dana dari pajak daerah inilah yang membantu Jakarta terus berbenah dan mengalami perbaikan di berbagai sektor. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta senantiasa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendukung pembangunan kota.
Dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Komitmen ini penting untuk menjaga momentum peningkatan kualitas kota.
Ke depannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk terus menjaga tren positif ini. Tujuannya adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin modern, inklusif, dan tentunya layak huni bagi seluruh penduduknya.
Baca juga : Pagar Rumah di Gang Sempit: 7 Inspirasi Aman dan Estetis
Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, pencapaian peringkat ke-132 ini dapat menjadi pijakan untuk mewujudkan perbaikan yang lebih besar lagi di masa mendatang. Sebab, sebuah kota yang layak huni tidak hanya dibangun dari infrastruktur fisik semata, melainkan juga dari kontribusi nyata warganya dalam menjaga keberlanjutan pembangunan melalui pembayaran pajak daerah.
