DermayuMagz.com – Proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terus berlanjut. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membacakan tuntutan terhadap salah satu anak usaha PT KAI, yakni PT KAPM.
Perusahaan tersebut dituntut untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 2,41 miliar. Jaksa menyatakan bahwa PT KAPM terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam praktik korupsi secara bersama-sama dan berlanjut guna memenangkan proyek pembangunan perlintasan sebidang.
Rincian Tuntutan dan Dakwaan
Dalam amar tuntutannya, jaksa menjelaskan bahwa nilai uang pengganti tersebut akan dikurangi dengan jumlah dana yang sebelumnya telah disita oleh penyidik, yakni sebesar Rp 1,56 miliar. Selain kewajiban uang pengganti, jaksa juga menuntut PT KAPM untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta.
Jaksa menilai bahwa perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP. Tindakan ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk memperoleh keuntungan di luar batas kewajaran melalui proyek-proyek pemerintah.
Modus Operandi Suap
Berdasarkan fakta persidangan, kasus ini bermula dari adanya aliran dana suap dengan total Rp 1,3 miliar yang terjadi pada tahun 2022. Dana tersebut diduga disalurkan oleh jajaran direksi perusahaan, yakni Direktur Utama PT KAPM Yoseph Ibrahim dan Vice President PT KAPM Parjono.
Adapun rincian aliran dana suap tersebut mencakup:
Tujuan utama dari pemberian uang tersebut adalah untuk memuluskan langkah PT KAPM dalam memenangkan paket pekerjaan pembangunan perlintasan sebidang di bawah naungan DJKA. Dari proyek yang didapatkan melalui jalur suap ini, perusahaan diduga berhasil meraup keuntungan mencapai Rp 2,4 miliar.
Pertimbangan Hukum
Dalam penyusunan tuntutan, jaksa mempertimbangkan berbagai hal yang memberatkan serta meringankan bagi pihak terdakwa. Faktor yang memberatkan adalah tindakan korupsi yang dilakukan PT KAPM dinilai bertentangan dengan semangat pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Di sisi lain, jaksa juga mempertimbangkan aspek yang meringankan. Pihak PT KAPM dinyatakan belum pernah terjerat kasus pidana sebelumnya. Selain itu, selama proses persidangan berlangsung, terdakwa dinilai bersikap kooperatif sehingga membantu kelancaran jalannya pembuktian di muka hukum.
Kasus ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian penyidikan panjang yang dilakukan KPK terhadap dugaan suap di sektor perkeretaapian. Fokus utama penegakan hukum dalam perkara ini adalah memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur negara dikerjakan melalui proses yang transparan dan bebas dari praktik suap yang merugikan keuangan negara.
