DermayuMagz.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu mengeluarkan peringatan mengenai potensi peningkatan volume sampah organik yang signifikan akibat program Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG).
Program SPPG yang menyediakan ribuan porsi makanan setiap hari secara otomatis menghasilkan limbah sisa makanan dalam jumlah besar. Hal ini berpotensi membebani sistem pengolahan sampah yang ada di Kota Batu.
Kondisi ini diperparah dengan belum adanya petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat yang secara spesifik mengatur pengelolaan sampah yang dihasilkan dari program SPPG.
Kepala DLH Kota Batu, Dian Fachroni Kurniawan, menekankan bahwa potensi tambahan sampah dari SPPG tidak bisa dianggap remeh. Ia memperkirakan bahwa satu dapur SPPG dengan kapasitas sekitar 2.000 porsi dapat menghasilkan sekitar 400 kilogram sampah organik setiap harinya.
Baca juga di sini: Iko Uwais Siap Beradu Akting dengan Jake Gyllenhaal di 'Road House 2
Dampak peningkatan volume sampah ini akan semakin terasa apabila jumlah dapur SPPG terus bertambah. Jika terdapat 10 dapur yang beroperasi, tambahan sampah organik bisa mencapai 4 ton per hari.
Hal ini tentu akan memberikan tekanan yang serius terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah ada. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan SPPG tidak serta-merta mengurangi produksi sampah rumah tangga.
Banyak keluarga tetap memasak makanan dalam jumlah normal untuk konsumsi sehari-hari, sehingga sampah dari dapur rumah dan sampah dari dapur SPPG justru saling menumpuk.
Hingga bulan April 2026, tercatat sebanyak 23 dapur SPPG telah beroperasi di Kota Batu. Angka ini diproyeksikan akan terus bertambah hingga mencapai 40 dapur. Jika tidak ada antisipasi yang memadai, total sampah organik yang dihasilkan dapat berkisar antara 4,6 hingga 9,2 ton per hari.
Sebagai langkah pencegahan dini, DLH Kota Batu mulai mendorong penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber. Setiap dapur SPPG diimbau untuk mengolah limbahnya sendiri.
Pengolahan mandiri ini dapat dilakukan melalui penggunaan komposter atau biodigester, sehingga tidak seluruhnya sampah dibuang ke TPA. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban TPA secara signifikan.
Dian Fachroni Kurniawan menjelaskan bahwa saat ini kebijakan tersebut masih bersifat imbauan. Namun, DLH selalu terlibat dalam setiap proses pembukaan dapur SPPG. Ke depannya, imbauan ini akan didorong untuk menjadi kebijakan yang lebih kuat dan mengikat.
DLH menilai bahwa tanpa intervensi sejak awal, peningkatan volume sampah ini berpotensi mempercepat masa pakai TPA. Hal ini juga dapat memicu berbagai persoalan lingkungan yang lebih luas di kemudian hari.
Oleh karena itu, kemandirian dalam pengelolaan limbah di setiap dapur SPPG menjadi kunci utama. Hal ini penting agar program pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan lancar tanpa meninggalkan masalah baru bagi Kota Batu.
