DermayuMagz.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan pandangannya mengenai program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai program ini memiliki potensi yang sangat baik, namun membutuhkan perbaikan dalam aspek pengelolaannya.
Luhut menekankan bahwa program MBG sejatinya adalah sebuah inisiatif yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa implementasi dan manajemen program ini masih perlu ditata dengan lebih cermat agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Luhut di sela-sela kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 9 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa arahan dari presiden terkait program ini telah diberikan.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sendiri menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam menata program MBG. Tujuannya adalah agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien di masa mendatang.
Luhut berharap agar polemik mengenai program MBG dapat dihentikan. Ia menegaskan bahwa fokus seharusnya dialihkan pada perbaikan mekanisme pengelolaan program agar lebih baik dari sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan spesifik mengenai pelaksanaan program MBG. Menanggapi hal tersebut, DEN telah melakukan penelitian mendalam. Survei yang dilakukan secara profesional mencakup 800 titik pelaksanaan program.
Hasil dari survei tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Luhut menyatakan bahwa survei tersebut dilakukan dengan tingkat kredibilitas tinggi, dengan margin of error yang kecil, yaitu 3%. Hal ini menjadi dasar untuk penataan program yang lebih baik.
Menyinggung soal efisiensi anggaran, Luhut menilai bahwa anggaran yang ada saat ini sudah cukup efisien. Ia optimis bahwa efisiensi akan semakin meningkat di masa mendatang seiring dengan pencapaian target program.
DEN juga telah mengajukan permohonan kepada presiden agar dapat melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program MBG. Hasil dari pemantauan dan evaluasi tersebut akan dilaporkan langsung kepada presiden.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2026. Upaya perbaikan ini dimulai dari optimalisasi efisiensi anggaran yang tersedia.
Meskipun anggaran yang dialokasikan kini sebesar Rp 268 triliun, BGN berharap masih dapat melakukan efisiensi lebih lanjut tanpa mengorbankan kualitas makanan yang disajikan.
Nanik menjelaskan bahwa strategi efisiensi anggaran akan diterapkan di berbagai lini. BGN akan fokus pada tiga area utama. Pertama, melakukan penataan ulang terhadap penerima manfaat program.
Kedua, BGN akan memberlakukan moratorium untuk pembukaan dapur-dapur baru dalam program MBG. Ketiga, dilakukan pembenahan terhadap dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar kualitas makanan yang baik.
Selain itu, pelatihan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi perhatian. Nanik menegaskan bahwa dapur-dapur MBG yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) akan dikenakan sanksi penangguhan sementara atau suspend.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya program MBG sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pernyataan ini disampaikan saat Presiden menghadiri Konsolidasi Nasional Program MBG yang diselenggarakan oleh BGN di SICC, Bogor, Jawa Barat.
Presiden Prabowo mengingatkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG memiliki peran krusial. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dedikasi dan kerja keras para pelaksana.
Ia menegaskan bahwa memberi makan adalah pekerjaan mulia dan program ini harus berhasil. Jika ada yang tidak mau bekerja dengan baik, maka mereka diminta untuk menyingkir, karena kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama.
