DermayuMagz.com – Pemerintah Indonesia berencana untuk mengimplementasikan penggunaan Digital Single ID dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai program subsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam distribusi bantuan.
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital yang lebih luas, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam tata kelola pemerintahan. Penggunaan Digital Single ID ini diproyeksikan akan mulai diterapkan pada akhir tahun 2026.
Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, Digital Single ID akan memungkinkan penyaluran bansos dan subsidi menjadi lebih terarah. Hal ini akan meminimalisir potensi kebocoran dan penyalahgunaan anggaran negara.
Luhut menjelaskan bahwa sistem ini akan mengintegrasikan data penerima bantuan secara menyeluruh. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan dan memastikan bantuan tersebut sampai ke tangan yang tepat.
Penerapan Digital Single ID ini juga diharapkan dapat memberikan penghematan anggaran yang signifikan. Meskipun angka pastinya belum diungkapkan, Luhut mengindikasikan bahwa potensi penghematan tersebut cukup besar.
Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa dengan adanya digitalisasi berbasis AI, fokus penyaluran subsidi akan bergeser. Alih-alih menyalurkan subsidi dalam bentuk barang, pemerintah akan lebih memilih untuk menyalurkannya langsung kepada penerima manfaat dalam bentuk tunai atau direct cash transfer.
Pendekatan ini dinilai lebih efisien karena setiap penerima bansos dan subsidi diperkirakan akan menerima rata-rata Rp 5,4 juta. Dengan bantuan AI, data penerima akan dikelompokkan dan dikelola secara lebih optimal.
Mulai Tahun Depan
Selain bansos dan subsidi, Digital Single ID juga berpotensi dimanfaatkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sistem ini akan memungkinkan pemantauan latar belakang seluruh nasabah KUR.
Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengadopsi sistem pemerintahan yang berbasis digitalisasi dengan AI untuk populasi yang mencapai hampir 300 juta orang. Luhut menekankan bahwa sistem ini dibangun sepenuhnya oleh anak-anak bangsa.
Ia juga menyoroti keberanian pemerintah dalam mengimplementasikan sistem yang komprehensif ini. Kemampuan untuk memonitor seluruh aspek dengan sistem terintegrasi menjadi salah satu keunggulan utamanya.
Perkuat Data Bansos
Dalam upaya memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah menggelar rapat koordinasi. Pertemuan ini melibatkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf.
Fokus utama rapat adalah penguatan digitalisasi bansos melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi bansos yang salah sasaran.
Pembahasan dalam rapat mencakup penguatan akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran data, pemanfaatan big data, serta penyempurnaan model pemeringkatan penerima manfaat. Langkah-langkah ini diambil untuk mengatasi masalah penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, baik kepada yang tidak berhak maupun yang seharusnya menerima namun belum terdata.
Gus Ipul menegaskan bahwa digitalisasi merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan upaya pengentasan kemiskinan. Saat ini, seluruh program Kementerian Sosial (Kemensos) telah menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran bansos.
“Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8 (Tahun 2025). Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden. Dengan adanya digitalisasi bansos kita gembira menemukan hal mungkin jadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Penguatan Data
Gus Ipul menyatakan optimisme bahwa kesinambungan basis DTSEN dan proses digitalisasi akan meningkatkan akurasi penyaluran bansos, sehingga bantuan akan lebih tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa DTSEN berfungsi untuk mengoreksi data yang ada. Dengan penguatan melalui digitalisasi, diharapkan tercipta kesinambungan data yang tidak terputus.
Uji coba digitalisasi yang telah dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil yang positif. Kini, program ini mulai direplikasi di 42 kabupaten/kota, dengan target implementasi nasional pada akhir tahun 2026.
Meskipun demikian, Gus Ipul mengakui adanya tantangan terkait literasi digital di kalangan masyarakat. Tantangan ini perlu diatasi melalui upaya edukasi yang berkelanjutan.
