Natalius Pigai Tegaskan Tolak Depok Disebut Kota Intoleran News|Mei 21, 2026Mei 22, 2026oleh dermayumagz DermayuMagz.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan tegas menolak
Luhut Bertemu Investor Internasional di Singapura, Tekankan Kekuatan Ekonomi Bisnis|Mei 21, 2026Mei 23, 2026oleh dermayumagz DermayuMagz.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan serangkaian
Luhut Bertemu Investor Global, Sampaikan Permohonan Maaf Bisnis|Mei 21, 2026Mei 23, 2026oleh dermayumagz DermayuMagz.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan permohonan
AC Milan Harus Penuhi Syarat Ini Agar Luka Modric Tetap di San Siro bola|Mei 21, 2026Mei 23, 2026oleh dermayumagz DermayuMagz.com – Luka Modric telah menunjukkan bahwa usia bukanlah halangan untuk tetap
Hak untuk Dilupakan dalam Revisi UU HAM: Melindungi Terdakwa yang Tidak Bersalah News|Mei 21, 2026Mei 22, 2026oleh dermayumagz DermayuMagz.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berencana memasukkan pasal mengenai ‘hak
Komponen Gaji ke-13 ASN 2026: Tunjangan Kinerja Tetap Termasuk Bisnis|Mei 21, 2026Mei 23, 2026oleh dermayumagz DermayuMagz.com – Pemerintah telah menetapkan komponen gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara
Muhadkly Acho Sulit Memilih Peran Favorit: Sutradara, Penulis, atau Aktor showbiz|Mei 21, 2026Mei 23, 2026oleh dermayumagz DermayuMagz.com – Muhadkly Acho, sosok di balik kesuksesan film “Agak Laen” yang
Bos Terra Drone Wishnu Wardana Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa News|Mei 21, 2026Mei 22, 2026oleh dermayumagz DermayuMagz.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis terhadap
Rasio Gini Era Prabowo Disebut Terbaik dalam 15 Tahun News|Mei 21, 2026Mei 22, 2026oleh dermayumagz DermayuMagz.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengklaim bahwa Indeks
Kebijakan Ekspor Komoditas Wujudkan Pasal 33 UUD 1945 Bisnis|Mei 21, 2026Mei 23, 2026oleh dermayumagz DermayuMagz.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa kebijakan Presiden