DermayuMagz.com – Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, memberikan pandangan kritisnya terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Menurut Djarot, kebijakan pendidikan semacam ini memerlukan kajian yang mendalam dan tidak bisa diterapkan secara instan hanya karena adanya kunjungan kenegaraan.
Ia menekankan bahwa keputusan terkait kurikulum pendidikan seharusnya tidak bersifat terburu-buru. Djarot memberikan ilustrasi bahwa jika setiap kunjungan presiden ke negara lain serta-merta diikuti dengan kewajiban mempelajari bahasa negara tersebut, maka sistem pendidikan akan menjadi tidak terarah.
Oleh karena itu, Djarot berpendapat bahwa perlu ada kajian yang komprehensif untuk menentukan bahasa asing mana saja yang paling relevan dan penting untuk dikuasai oleh siswa Indonesia di masa depan. Kajian ini harus mempertimbangkan berbagai aspek agar pembelajaran bahasa asing dapat memberikan manfaat optimal.
Lebih lanjut, Djarot menyarankan agar kebijakan mengenai pembelajaran bahasa asing disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing institusi pendidikan. Ia berpendapat bahwa keputusan final sebaiknya diserahkan kepada pihak sekolah dan kementerian terkait, setelah melalui proses kajian yang matang.
“Serahkan itu kepada user-nya, sekolahnya, kementeriannya melakukan kajian apa yang paling penting yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Kita juga harus mengubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas. Bawah ini kan juga harus didengarkan,” tegas Djarot.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua DPP PDIP lainnya, Andreas Hugo Pareira. Ia menilai bahwa jika pernyataan Presiden Prabowo mengenai pembelajaran bahasa Prancis hanya bersifat diplomasi, maka hal tersebut kurang tepat disampaikan langsung oleh seorang presiden.
Baca juga : Harga Referensi CPO Juni 2026 Diprediksi Melemah Akibat Lesunya Permintaan India
Andreas menjelaskan bahwa bahasa Prancis memang memiliki peran penting sebagai salah satu bahasa internasional. Namun, ia mengingatkan bahwa bahasa Inggris selama ini sudah ditetapkan sebagai salah satu bahasa wajib dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menginstruksikan agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia. Instruksi ini disampaikan sebagai bagian dari persiapan Indonesia menghadapi perkembangan global di masa depan.
“Saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (28/5/2026).
Prabowo juga menyoroti hubungan yang semakin positif antara Indonesia dan Prancis, terutama dalam bidang pertahanan, sains, dan teknologi. Ia menilai penguatan kerja sama pendidikan antara kedua negara menjadi krusial dalam konteks ini.
Pentingnya bahasa Prancis sebagai bahasa internasional tidak dapat dipungkiri. Bahasa ini memiliki sejarah panjang dalam diplomasi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dengan mengajarkannya di sekolah, diharapkan generasi muda Indonesia dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan peluang global.
Namun, seperti yang disuarakan oleh Djarot dan Andreas, implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Perlu pertimbangan matang mengenai kurikulum, ketersediaan guru yang kompeten, serta sumber daya yang memadai di setiap sekolah.
Kajian mendalam juga perlu mencakup evaluasi terhadap bahasa asing lain yang sudah diajarkan, seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau bahasa lainnya, untuk memastikan keseimbangan dan efektivitas dalam kurikulum pendidikan.
Kebijakan pendidikan yang baik adalah yang dapat diimplementasikan secara merata dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh siswa, tanpa membebani sekolah atau menciptakan kesenjangan baru. Oleh karena itu, dialog antara pemerintah, para ahli pendidikan, dan praktisi di lapangan menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang optimal.
Meskipun demikian, inisiatif untuk memperkenalkan bahasa Prancis menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan daya saing global bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di kancah internasional.
PDIP, melalui pernyataan Djarot dan Andreas, pada dasarnya tidak menolak pembelajaran bahasa Prancis. Namun, mereka menekankan pentingnya pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis kajian ilmiah agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pertimbangan mengenai kemampuan sekolah dalam menyediakan fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai juga menjadi poin penting. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang sama, sehingga perlu ada strategi khusus untuk mendukung implementasi kebijakan ini di seluruh Indonesia.
Selain itu, fokus pada bahasa asing yang paling dibutuhkan oleh pasar kerja Indonesia juga perlu menjadi pertimbangan. Apakah bahasa Prancis akan memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan dibandingkan bahasa lain yang mungkin lebih banyak digunakan dalam sektor ekonomi atau teknologi tertentu.
Pada akhirnya, keputusan mengenai kurikulum pendidikan bahasa asing haruslah didasarkan pada analisis kebutuhan nasional, ketersediaan sumber daya, serta dampak jangka panjang terhadap perkembangan intelektual dan profesional generasi muda Indonesia.
