DermayuMagz.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyuarakan keprihatinan mendalam atas apa yang ia nilai sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Hasto dalam pidatonya saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan pada Senin, 1 Juni 2026.
Menurut Hasto, demokrasi politik dan ekonomi yang seharusnya menjadi inti dari demokrasi Indonesia, kini telah bergeser menjadi demokrasi yang sentralistik. Ia bahkan berani menyatakan bahwa Indonesia saat ini telah bertransformasi menjadi negara yang otoriter namun bergaya populis.
Pandangan Hasto ini didasarkan pada pengamatannya terhadap praktik penyelenggaraan negara yang dinilai semakin menjauhi prinsip-prinsip dasar demokrasi. Selain itu, supremasi hukum juga dianggap mengalami degradasi, di mana sistem hukum yang seharusnya tegak lurus pada keadilan, kini justru berbelok dan tunduk pada kepentingan kekuasaan.
“Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan,” ujar Hasto, menyoroti bagaimana institusi negara yang seharusnya melayani masyarakat kini diduga dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak.
Situasi ini menjadi salah satu alasan utama mengapa PDIP merasa perlu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Partai berlambang banteng moncong putih ini melakukan refleksi mendalam terhadap berbagai dinamika politik yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
“Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan,” tegas Hasto dalam pidatonya, mengakui adanya kekeliruan dalam dinamika kekuasaan yang berujung pada ambisi politik.
Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung berbagai kritik yang muncul terkait isu kriminalisasi politik dan penegakan hukum yang dinilai tidak adil. Ia menekankan betapa krusialnya supremasi hukum bagi keberlangsungan bangsa.
Baca juga : Anthony Gordon Diprediksi Cemerlang di Barcelona, Siap Mengguncang La Liga
Tanpa fondasi hukum yang kuat, Indonesia akan kesulitan membangun sistem politik yang kokoh dan sistem perekonomian yang mampu tumbuh berkembang untuk kesejahteraan rakyat. “Ketika berbagai kasus kriminalisasi politik hukum terjadi, telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh, dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran,” pungkasnya.
