DermayuMagz.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang mampu memberikan manfaat kini mengalami masalah dan kendala serius di Maluku Utara (Malut).
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Sekda Malut), Samsuddin Abdulkadir, membeberkan berbagai persoalan tersebut saat menggelar rapat dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di ruang kerjanya pada Senin, 4 Mei 2026.
“Beberapa permasalahan-permasalahan yang kita bahas tadi termasuk yang dilaporkan ada masalah listrik, sinyal, kemudian masalah kebutuhan bahan pokok atau bahan bakunya,” ungkap Samsuddin di depan kantor Gubernur.
Untuk mengatasi kendala pasokan bahan pokok, Pemerintah Provinsi Malut berencana mengadakan rapat lanjutan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Tujuannya adalah untuk membahas penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun ini.
“Mudah-mudahan nanti kita rapat lanjutan dengan Dinas Pertanian, karena kalau tambahan lagi nanti akan sudah tiga kali lipat ini, maka kita berharap bahan bakunya masih tersedia jadi nanti kita berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dengan pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, pada tahun 2025, Maluku Utara memiliki sebanyak 68 SPPG. Sementara itu, pada tahun ini terjadi penambahan sehingga total SPPG secara keseluruhan menjadi 108 unit, dengan masih ada 61 unit yang sedang dalam proses.
Selain itu, Samsuddin menambahkan bahwa terdapat 175 titik SPPG yang berada di kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang hingga kini belum beroperasi sama sekali.
Meski demikian, ia menyebutkan bahwa dari 175 SPPG 3T tersebut, sebanyak 33 unit telah terverifikasi. Unit-unit ini memiliki porsi penyediaan MBG yang relatif kecil, namun cukup untuk menangani sekolah-sekolah yang sulit dijangkau.
Porsi MBG yang disediakan untuk titik-titik ini berkisar antara 20 hingga 30 paket, seperti yang ada di Desa Mare Gam, Mare Kofo, dan Desa Talaga di Kota Tidore Kepulauan.
“Ketersediaan bahan pokok kebutuhan dapur untuk menyanggupi 108 SPPG yang aktif saat ini masih terbilang aman, akan tetapi, jika tambahan 61 dapur dan 175 unit SPPG kategori 3T perlu dilakukan pengkajian mengenai bahan baku kebutuhan,” ucapnya.
Selain menghadapi masalah ketersediaan bahan pokok, kendala jaringan, dan faktor geografis yang menghambat jangkauan MBG ke setiap sekolah, SPPG kategori 3T juga dihadapkan pada persoalan lain.
Menurut Samsuddin, minimnya investor yang berminat mendirikan dapur SPPG menjadi kendala signifikan. Hal ini disebabkan oleh porsi yang terlalu kecil, sehingga investor enggan untuk menangani kebutuhan siswa di wilayah tersebut.
“175 SPPG 3T ini agak berbeda ya karena kecil jadi sepertinya ada peminat yang tidak terlalu banyak. Kami tadi mengkoordinasikan, mudah-mudahan supaya bisa terpenuhi,” pungkasnya.
“Mudah-mudahan di titik-titik yang lain juga ada investor yang bersedia melakukan pengelolaan. Jadi kita berharap pihak-pihak yang terlibat mau membangun SPPG-nya,” tandas Sekda Malut.
Baca juga: BPS Sebar 14 Ribu Kuesioner untuk Survei Kepuasan Jemaah Haji
Penulis: Muhammad Fajar Djulhijan
