DermayuMagz.com – Isu mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) akhirnya mendapatkan klarifikasi resmi dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, secara tegas membantah adanya rencana penggunaan lahan hutan kota tersebut untuk proyek pembangunan fisik.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meredam spekulasi publik yang sempat berkembang terkait potensi alih fungsi lahan hijau di area kampus UI. Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa , menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki agenda maupun keputusan untuk mendirikan bangunan di atas kawasan konservasi tersebut.

“Perlu saya tegaskan, saya sampaikan bahwa itu tidak benar. Saya sudah berkoordinasi dengan para pihak, termasuk yang paling bertanggung jawab dalam hal Sekolah Rakyat, yaitu Menteri Sosial,” ujar Cak Imin dalam sebuah pernyataan video pada Rabu (18/11/2026).

Ia menambahkan bahwa dirinya secara pribadi menentang keras segala bentuk pembangunan fisik yang berpotensi merusak kelestarian . Baginya, menjaga lingkungan adalah komitmen yang harus dijunjung tinggi dalam setiap rencana pembangunan pemerintah.

Penjelasan Terkait Kebutuhan Lahan Sekolah Rakyat

Senada dengan Cak Imin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turut memberikan penjelasan mengenai polemik yang terjadi. Ia meluruskan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat saat ini masih berada pada tahap penjajakan alternatif lokasi dan belum ada penetapan lahan final.

Gus Ipul menjelaskan bahwa wacana tersebut muncul sebagai upaya memenuhi kebutuhan gedung permanen untuk menampung sekitar 3.000 siswa. Mengingat keterbatasan lahan di wilayah Jakarta, pemerintah memang tengah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari lokasi yang strategis dan memenuhi syarat teknis.

Beberapa poin penting mengenai rencana tersebut antara lain:

Gus Ipul menekankan bahwa diskusi dengan pihak UI sebelumnya lebih berfokus pada kerja sama pengelolaan hutan kota, bukan pada rencana pembangunan gedung di area tersebut. Ia memastikan bahwa tidak ada usulan dari pihak manapun, baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Rektorat UI, yang mengarah pada penggunaan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan.

Proses Perencanaan yang Terbuka

Terkait mekanisme pembangunan di masa depan, pemerintah menegaskan akan mengikuti prosedur yang berlaku. Setiap keputusan pembangunan tidak akan diambil secara sepihak, melainkan melalui pembahasan pleno yang melibatkan berbagai instansi terkait.

Setelah lokasi yang memenuhi syarat teknis ditemukan, proses selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Langkah ini memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan tetap mematuhi regulasi dan kaidah lingkungan yang berlaku.

Dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah berharap polemik mengenai alih fungsi Hutan Kota UI dapat segera berakhir. Fokus pemerintah saat ini tetap pada penyediaan fasilitas pendidikan yang layak melalui perencanaan yang matang dan memenuhi standar kelayakan lahan yang telah ditetapkan.