DermayuMagz.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini memasuki babak baru dengan cakupan substansi yang lebih luas. Panitia Kerja (Panja) DPR RI menegaskan bahwa aturan ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat luas, termasuk serta perdagangan ilegal.

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja , Habiburokhman, menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya korban kejahatan ekonomi yang menanti kepastian hukum. Menurutnya, pemulihan harta milik korban menjadi salah satu fokus utama dalam draf peraturan tersebut.

“Seperti investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujar Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Mekanisme Perampasan Aset

RUU ini dirancang untuk memfasilitasi proses perampasan aset tanpa harus melalui tuntutan pidana konvensional. Mekanisme yang diatur mencakup serangkaian prosedur hukum yang komprehensif, mulai dari tahap penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, hingga penyitaan.

Proses tersebut akan diakhiri dengan pemeriksaan di pengadilan untuk memastikan legalitas eksekusi aset. Selain itu, Panja juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset agar prosedur tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Untuk menjaga objektivitas, regulasi ini juga memuat klausul perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak-pihak tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan kepemilikan aset mereka agar tidak terdampak secara tidak adil oleh proses perampasan tersebut.

Pengawasan dan Pencegahan Penyalahgunaan

Guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, Panja telah menyepakati adanya badan independen yang bertugas melakukan pengawasan ketat. Pengelolaan aset yang disita, mulai dari penyimpanan hingga pemanfaatan, akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi khusus untuk memastikan transparansi.

Habiburokhman menekankan bahwa keberadaan undang-undang ini tidak meniadakan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. Pelaku tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya tetap akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ancaman pidana mati.

Progres Legislasi

Dalam laporan akhirnya, Panja mengungkapkan telah merampungkan pembahasan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rincian tersebut terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru yang disusun dengan melibatkan masukan dari para ahli dan aspirasi masyarakat.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa terdapat perubahan nomenklatur selama proses pembahasan. Jika sebelumnya dikenal sebagai RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, kini namanya disesuaikan menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Setelah pembahasan pasal demi pasal dinyatakan selesai dalam rapat kerja Komisi III bersama pemerintah pada 5 November 2026, draf RUU kini telah diserahkan kepada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Rapat pengambilan keputusan tingkat I ini dihadiri oleh 32 anggota Komisi III dari delapan fraksi serta perwakilan dari sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB.