DermayuMagz.com – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah melakukan penelusuran mendalam terkait dugaan keterlibatan oknum internal dalam praktik parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Langkah tegas ini diambil setelah munculnya pengakuan dari juru parkir (jukir) liar saat petugas melakukan penertiban di lapangan pada Rabu (18/11/2026).
Kepala Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi jika ditemukan keterlibatan pegawai dalam koordinasi parkir ilegal. Pihak Dishub berencana melakukan koordinasi lintas sektoral dengan Unit Pengelola (UP) Parkir untuk memverifikasi identitas koordinator lapangan yang disebut-sebut oleh para jukir liar.
“Nanti saya koordinasikan dengan UP Parkir, apakah memang itu termasuk pegawainya juga atau tidak. Kami akan laporkan secara berjenjang ke pimpinan,” ujar Bernad di lokasi penertiban, Rabu (18/11/2026).
Dalam operasi penertiban yang melibatkan 150 personel gabungan dari Dishub, Satpol PP, unsur TNI-Polri, serta pihak kecamatan dan Dinas Sosial tersebut, petugas mengamankan dua orang juru parkir liar. Keduanya terjaring di area Jalan Melawai dan beberapa titik lainnya di kawasan Blok M karena terbukti beroperasi tanpa surat tugas resmi serta tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Salah seorang jukir liar berinisial P, saat dimintai keterangan di lokasi, sempat mengeklaim bahwa aktivitas parkir yang ia jalankan telah mendapatkan izin dari oknum Dishub. Meski demikian, ia tidak memberikan keterangan detail mengenai identitas oknum yang dimaksud. Ia mengaku menjalankan aktivitas parkir tersebut dengan mematok tarif awal sebesar Rp10.000, meski bersedia menerima nilai lebih rendah dari pengguna kendaraan.
Terkait temuan ini, Bernad memastikan bahwa penertiban akan terus dilakukan demi menciptakan ketertiban umum. Ia juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan praktik pemaksaan oleh juru parkir, baik yang berstatus resmi maupun tidak.
Berikut adalah poin-poin utama dalam penertiban di kawasan Blok M:
Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov DKI Jakarta dalam menata tata kelola parkir di ruang publik. Sudinhub Jakarta Selatan menekankan bahwa setiap aktivitas parkir harus memiliki legalitas dan sesuai dengan aturan yang berlaku guna menjamin kenyamanan pengguna jalan serta mencegah potensi pungutan liar yang merugikan masyarakat.

















