DermayuMagz.com – Upaya pemerintah dalam memberantas praktik perjudian daring kini mendapatkan dukungan regulasi yang lebih kuat melalui pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Aturan ini resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa regulasi tersebut menjadi instrumen hukum krusial untuk memulihkan kerugian negara serta masyarakat akibat tindak kejahatan.
Menurut Dasco, cakupan UU Perampasan Aset tidak terbatas pada kasus tindak pidana korupsi semata. Payung hukum ini dirancang untuk menyasar berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak luas bagi publik, termasuk aktivitas ilegal yang kerap merugikan masyarakat luas.
Fokus pada Aset Kejahatan
Dalam penjelasannya, Dasco menyoroti beberapa kategori tindak pidana yang asetnya dapat disita oleh negara, di antaranya:
Dasco menekankan bahwa esensi dari undang-undang ini adalah memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pelaku, melainkan dapat dikembalikan kepada rakyat sebagai pihak yang dirugikan.
Mekanisme Efek Jera
Salah satu poin penting dalam UU ini adalah kemampuannya untuk tetap melakukan penyitaan aset meskipun terdakwa melarikan diri. Proses penelusuran harta yang berkaitan dengan tindak pidana tetap dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memastikan eksekusi penyitaan berjalan efektif.
Terkait maraknya judi daring yang menyasar masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk kelompok ekonomi menengah ke bawah, Dasco menyebut langkah ini sebagai upaya memberikan efek jera yang nyata bagi para bandar. Penyitaan aset yang berkaitan dengan aktivitas perjudian diharapkan mampu memutus rantai operasional para pelaku yang selama ini memanfaatkan celah sistem keuangan.
Langkah legislatif ini diharapkan dapat menjadi fondasi hukum yang lebih kokoh bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan kejahatan ekonomi secara komprehensif, sekaligus memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat dari kerugian finansial akibat praktik ilegal.

















