DermayuMagz.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil serta menyusui, sayangnya belum sepenuhnya merata dalam distribusinya, terutama terkait penyediaan susu. Berbagai kendala teknis dan logistik menjadi penyebab utama belum optimalnya pasokan susu dalam program ini.
Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widyastuti, menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama adalah kemasan susu. Produksi susu lokal yang ada di berbagai daerah seringkali masih dalam kemasan literan atau curah.
Kemasan tersebut belum sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk penyaluran dalam program MBG. Pengemasan khusus yang diperlukan untuk program ini membutuhkan waktu dan proses tambahan yang belum sepenuhnya siap.
“Jadi banyak dari peternak-peternak setelah diperah, ini kan mempunyai tingkat yang memang harus segera didistribusikan dan ini masih banyak yang dalam bentuk literan atau curah, nah sedangkan untuk kebutuhan MBG ini otomatis adalah pengemasan yang khusus ini membutuhkan waktu juga,” jelas Widyastuti dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Senada dengan itu, Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan, menambahkan bahwa kapasitas produksi susu di Indonesia saat ini dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat yang mencapai 63 juta orang.
Target pemberian susu dalam program MBG adalah setidaknya dua kali dalam seminggu. Angka ini sangat besar jika dibandingkan dengan produksi susu yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga belum dapat terpenuhi secara optimal.
“Itu merupakan angka yang sangat besar dibandingkan dengan produksi susu yang dihasilkan di Indonesia tentunya tidak sesuai dengan kebutuhan yang kami harapkan, apalagi 2 kali seminggu,” kata Gunalan.
Selain kapasitas produksi, kendala lain yang dihadapi adalah akses logistik. Terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki tantangan dalam transportasi, baik melalui jalur darat maupun laut.
Kondisi geografis dan cuaca buruk terkadang menghambat distribusi susu agar sampai tepat waktu ke lokasi penyaluran MBG. Hal ini menyebabkan ketersediaan susu di beberapa wilayah menjadi terbatas, bahkan tidak ada sama sekali.
“Daerah-daerah yang terpencil, misalnya mungkin karena transportasi ke sana agak susah, mungkin ombak dan lain sebagainya, terkadang logistik itu sampainya tidak tepat waktu,” ucap Gunalan.
Lebih lanjut, Gunalan juga mengemukakan bahwa beberapa produsen susu membatasi pembelian produk mereka untuk keperluan MBG. Hal ini dikarenakan produsen tersebut perlu tetap menyediakan stok susu untuk masyarakat umum yang juga membutuhkan.
“Sehingga inilah kadang yang menyebabkan kenapa susu pada SPPG itu sulit mereka dapatkan karena memang tidak ada di pasaran,” tuturnya.
Menyikapi berbagai kendala tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) terus berkoordinasi dengan Kemenko Pangan. BGN juga menyatakan terbuka terhadap inovasi dari para ahli gizi untuk mencari alternatif susu yang dapat digunakan bagi penerima MBG, jika pasokan susu konvensional tidak mencukupi.
“Nah kalau memang modifikasi atau inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan oleh ahli gizi untuk mengganti susu itu diiyakan dan dibolehkan, karena memang pasokan susunya yang tidak bisa kita dapatkan,” jelas Gunalan.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengusulkan konsep “Dapur Susu” sebagai solusi untuk mengatasi pemerataan distribusi susu dalam program MBG. Konsep ini, yang berfokus pada koperasi skala kecil dengan modal minim, diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk memastikan ketersediaan susu di berbagai wilayah.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Makmun, menjelaskan bahwa konsep Dapur Susu Indonesia (DaSI) ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan susu di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.
Melalui DaSI, para pemilik usaha susu dapat memiliki kepastian dalam penyerapan hasil produksi mereka. Hal ini penting mengingat regulasi program MBG yang mewajibkan penyediaan susu setidaknya dua kali seminggu bagi para penerimanya.
“Kalau (susu) pasteurisasi dan sterilisasi saya kira dengan modalnya koperasi ini bisa dibuat, makanya tadi harus ada kalau kami istilahnya DaSI,” kata Makmun.
Makmun mengungkapkan bahwa Kementan telah memulai integrasi antara peternakan sapi dengan produsen susu di Sulawesi Selatan. Modal yang dibutuhkan untuk membangun satu unit dapur susu diperkirakan di bawah Rp 5 miliar.
Modal tersebut akan digunakan untuk mengelola sekitar 100 hingga 200 sapi yang akan menjadi pemasok susu untuk kebutuhan MBG. Dengan modal tersebut, satu unit dapur susu diharapkan mampu menyuplai kebutuhan 5 hingga 10 SPPG di sekitarnya.
Baca juga : Leo/Daniel Gugur di Babak Awal Indonesia Open 2026
“Kami sudah buat prototipenya dengan modal mungkin di bawah Rp 5 miliar sudah bisa membuat satu unit dapur susu yang kemudian bisa menyuplai sekitar 5 sampai 10 SPPG di sekitarnya,” pungkas Makmun.
