DermayuMagz.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah bahwa pelemahan nilai tukar rupiah saat ini merupakan indikasi Indonesia sedang menuju krisis ekonomi. Menurutnya, fundamental ekonomi negara dan kondisi fiskal Indonesia masih dalam keadaan kuat.
Purbaya menjelaskan bahwa tekanan pada rupiah lebih banyak disebabkan oleh sentimen negatif jangka pendek yang bersifat sementara. Ia yakin bahwa situasi ini dapat dikelola dengan baik melalui kerja sama erat antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu, 6 Juni 2026. Ia menekankan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat berbeda dengan krisis yang terjadi pada periode 1997-1998.
“Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus,” ujar Purbaya.
Ia merinci bahwa penyebab utama dari tekanan yang dialami rupiah belakangan ini lebih banyak bersumber dari sentimen negatif yang beredar di pasar. Sentimen inilah yang kerap mengganggu pergerakan nilai tukar rupiah.
“Hanya ada sedikit negatif yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar,” tambahnya.
Purbaya juga menyampaikan optimisme bahwa pelemahan rupiah ini dapat segera diatasi. Hal ini sejalan dengan pertemuan yang dilakukannya di DPR bersama Bank Indonesia. Koordinasi yang solid antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat memulihkan stabilitas nilai tukar.
“Itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang baik-baik antara pemerintah, Departemen Keuangan, dengan Bank Indonesia,” tegas Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia akan berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik. Tujuannya adalah untuk menarik kembali aliran modal asing yang sempat keluar dari Indonesia. Selain itu, likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga akan terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.
Purbaya menekankan bahwa penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral akan membuat kebijakan ekonomi yang dijalankan menjadi lebih efektif. Manfaat dari kebijakan ini diharapkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dan dunia usaha.
“Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara pemerintah dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian,” jelasnya saat berada di Kompleks DPR RI, Sabtu (6/6/2026).
Penguatan keselarasan kebijakan ini, menurut Purbaya, pada akhirnya bertujuan untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Stabilitas rupiah yang lebih terjaga diharapkan dapat menekan biaya produksi, terutama bagi pelaku usaha yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor.
Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, tekanan terhadap harga barang secara umum diharapkan dapat berkurang. Hal ini akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau.
“Kebijakan yang semakin selaras antara pemerintah dan Bank Indonesia juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha maupun rumah tangga,” pungkasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Purbaya Yudhi Sadewa juga menanggapi kekhawatiran mengenai program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang dianggap dapat mengancam kesehatan fiskal negara.
Purbaya menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya beralasan. Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan terakhirnya dengan S&P Global Ratings, fokus diskusi lebih banyak tertuju pada sentimen negatif yang berkembang di pasar, bukan pada fundamental fiskal Indonesia.
“Yang dipertanyakan sebenarnya lebih kepada sentimen negatif di pasar. Kalau fondasi ekonomi dan fiskal, tidak ada masalah. Program-program pemerintah juga tidak dipertanyakan,” ujar Purbaya di Komplek DPR RI, Sabtu (6/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap mampu menjaga defisit anggaran dalam kisaran 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun berbagai program prioritas tetap dijalankan. Selain itu, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian kebijakan apabila terjadi tekanan eksternal, seperti kenaikan harga minyak dunia.
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah telah memberikan penjelasan kepada para pemangku kepentingan internasional. Penjelasan tersebut meliputi bagaimana program-program prioritas dapat disesuaikan dan dijalankan secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Program-program itu bisa diatur dan disesuaikan. Jadi tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal kita,” tutupnya.
