DermayuMagz.com – Satuan tugas (satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh dijadwalkan akan menggelar rapat perdana pada pekan ini. Pembentukan satgas ini merupakan inisiatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa rapat perdana tersebut akan dilaksanakan pada Jumat, 26 Juni 2026. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI di Jakarta.
Said Iqbal menuturkan bahwa informasi mengenai rapat perdana ini didapatkannya langsung dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Keberadaan satgas ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan yang tengah dihadapi.
Dalam rapat perdana tersebut, berbagai isu terkait PHK di berbagai sektor industri akan menjadi agenda pembahasan utama. Satgas ini akan berupaya mencari langkah-langkah antisipasi agar PHK dapat diminimalisir.
Salah satu isu yang akan dibahas adalah persoalan harga gas industri yang dinilai memberatkan sejumlah pabrikan. Terutama bagi industri keramik dan granit yang terancam melakukan PHK akibat tingginya biaya operasional.
Said Iqbal merinci, harga gas industri yang mencapai US$ 23 per MMBTU menjadi kekhawatiran utama. Padahal, terdapat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang seharusnya menetapkan harga US$ 6 per MMBTU untuk industri tertentu.
Ia juga menyebutkan bahwa perusahaan komponen otomotif juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Potensi PHK di sektor ini juga akan dievaluasi dan dicari solusinya.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa ada dua pabrik keramik yang telah memberikan sinyal akan melakukan PHK. Hal ini disebabkan oleh beban operasional yang semakin berat akibat harga gas industri yang tidak terjangkau.
Selain persoalan harga gas, rapat perdana satgas ini juga akan membahas masalah yang dihadapi oleh PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin). Masalah ini berkaitan dengan modal kerja perusahaan yang tertahan akibat likuidasi Bank Prima, tempat perusahaan tersebut menempatkan dananya.
Said Iqbal berencana untuk menemui Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk membahas lebih lanjut mengenai nasib Pakerin. Pertemuan informal dengan Ketua LPS dijadwalkan pada Kamis, 25 Juni 2026, untuk mencari solusi terbaik bagi Pakerin.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menunjukkan langkah proaktifnya dalam menanggapi keluhan buruh. Ia dilaporkan sempat menelepon Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, terkait isu harga gas industri.
Telepon tersebut dilakukan Dasco saat memberikan sambutan dalam Rakernas KSPI. Ia langsung menanyakan kepada Dirut Pertamina mengenai solusi atas masalah harga gas industri yang berpotensi memicu PHK.
Dasco menjelaskan bahwa kekhawatiran PHK terhadap sekitar 55 ribu buruh pabrik keramik di Bekasi menjadi alasan utama ia menghubungi Dirut Pertamina. Ia menekankan pentingnya mencari jalan keluar agar PHK massal dapat dihindari.
Dalam percakapannya, Dasco mengajak Bos Pertamina untuk duduk bersama dengan perwakilan buruh. Tujuannya adalah untuk mencari solusi konkret guna mencegah terjadinya PHK.
Ia mengungkapkan bahwa ada potensi PHK yang mengancam dalam waktu dekat, dan satgas ini diharapkan dapat memitigasi risiko tersebut. Adanya dua pabrik keramik di Bekasi yang tidak mendapatkan pasokan gas industri dengan harga yang terjangkau menjadi perhatian serius.
Pertemuan informal dengan Ketua LPS yang akan dilakukan Said Iqbal menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan Pakerin. Likuidasi Bank Prima telah berdampak pada tertahannya dana Pakerin, yang kini dikuasai oleh LPS.
Pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh ini merupakan respons terhadap meningkatnya angka PHK di berbagai sektor. Diharapkan satgas ini dapat menjadi jembatan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi berkelanjutan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui pembentukan satgas ini, menunjukkan perhatiannya terhadap isu ketenagakerjaan. Harapannya adalah terciptanya iklim industri yang kondusif dan kesejahteraan buruh yang meningkat.
Rapat perdana ini menjadi langkah awal yang krusial bagi satgas dalam merumuskan strategi mitigasi PHK. Berbagai masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat terakomodir untuk menghasilkan kebijakan yang efektif.
Pentingnya ketersediaan gas industri dengan harga yang terjangkau bagi kelangsungan industri keramik dan granit menjadi sorotan utama. Hal ini mengingat banyaknya tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut.
Kasus Pakerin juga menjadi contoh nyata bagaimana masalah finansial di satu institusi dapat berdampak luas pada nasib karyawan. Kolaborasi dengan LPS diharapkan dapat memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan adanya satgas ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan melindungi hak-hak buruh di Indonesia. Diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.
Para pekerja dan serikat buruh memiliki harapan besar terhadap kinerja satgas ini. Mampu memberikan solusi nyata terhadap ancaman PHK dan meningkatkan kesejahteraan buruh akan menjadi tolok ukur keberhasilan satgas ini.
Pertemuan antara wakil ketua DPR, Dirut Pertamina, dan perwakilan serikat buruh menunjukkan adanya sinergi yang baik antar lembaga. Hal ini penting untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan.
Selain itu, isu-isu lain yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh juga akan menjadi fokus. Hal ini mencakup jaminan sosial, keselamatan kerja, dan hak-hak normatif lainnya.
Satgas ini diharapkan dapat bekerja secara independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan juga akan menjadi kunci keberhasilan.
Dengan demikian, rapat perdana Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh ini menjadi momentum penting untuk memulai upaya kolektif dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia.
