DermayuMagz.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah di seluruh wilayah Sulawesi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Langkah ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial di wilayah tersebut. Stabilitas ini menjadi pondasi utama bagi pelaksanaan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pesan ini disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Silaturahmi dan Arahan Bersama di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu, 30 Mei 2026. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurut Mendagri, kekompakan dan sinergi antara berbagai unsur pimpinan daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Termasuk program-program yang dicanangkan oleh Presiden dan pemerintah pusat, serta inisiatif dari pemerintah daerah itu sendiri.
Wilayah Sulawesi memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Ia berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Indonesia bagian barat dan timur. Selain itu, kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi.
Baca juga : BRI Peduli Bagikan 1.000 Paket Sembako di Hari Waisak
Oleh karena itu, menjaga stabilitas keamanan dan politik di Sulawesi menjadi prioritas utama. Pembangunan ekonomi yang pesat tidak akan dapat terwujud tanpa adanya situasi yang aman dan kondusif.
Mendagri menekankan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan bukan hanya berada di pundak pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan seluruh elemen Forkopimda memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga kamtibmas.
Ia mengingatkan bahwa keamanan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Sama seperti kesehatan, keamanan memiliki nilai yang sangat tinggi, terutama ketika suatu wilayah mengalami ketidakamanan.
Pengalaman pahit dari konflik sosial yang pernah terjadi di beberapa daerah di Sulawesi menjadi pelajaran berharga. Hal ini menunjukkan betapa mahal harganya sebuah kedamaian dan keamanan.
Untuk itu, Mendagri mendorong agar Forkopimda secara rutin mengadakan pertemuan, baik formal maupun informal. Tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan komunikasi, dan memperkuat kerja sama antarlembaga.
Selain memperkuat Forkopimda, Mendagri juga mengimbau para kepala daerah untuk mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pengalaman menunjukkan bahwa FKUB memiliki peran vital dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.
FKUB dapat mencegah potensi konflik yang berlatar belakang agama agar tidak meluas menjadi gangguan sosial yang lebih besar. Keberhasilan FKUB sangat bergantung pada dukungan penuh dari kepala daerah, termasuk dalam hal alokasi anggaran.
Dukungan anggaran yang memadai akan memungkinkan FKUB menjalankan fungsinya secara optimal, terutama dalam membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pemeluk agama di wilayahnya.
Selanjutnya, Mendagri juga meminta agar Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) diaktifkan di setiap daerah. TPKS berfungsi sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
Setiap konflik sosial selalu diawali dengan tanda-tanda awal yang dapat dideteksi. Dengan TPKS yang aktif, penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sebelum masalah tersebut membesar dan menimbulkan kerusuhan.
Mendagri menegaskan bahwa tidak ada kerusuhan yang muncul secara tiba-tiba. Selalu ada proses yang mendahuluinya, dan proses inilah yang harus diintervensi untuk mencegah eskalasi konflik.
Acara tersebut dihadiri pula oleh enam gubernur se-Sulawesi, para bupati, dan wali kota di wilayah tersebut, serta pejabat tinggi negara lainnya.
